“ Kesempatan Emas bagi Pertumbuhan Ekonomi Jambi “
Oleh: Dr. Fahmi Rasid. (*)
OPTIMISME adalah bahan bakar utama dalam pembangunan. Ketika semangat ini tumbuh tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga disambut dengan kesiapan dan tekad kuat di tingkat daerah, maka pembangunan bukan hanya sekadar wacana, melainkan menjadi gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, langkah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan dan program pemerintah daerah adalah sebuah peluang emas.
Bagi Provinsi Jambi, momentum ini layak disambut dengan semangat kolaboratif dan kerja nyata, karena seluruh fondasi pendukung pertumbuhan saat ini sudah tersedia.
Selama beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal nasional telah diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah. Melalui berbagai instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Transfer ke Daerah lainnya, pemerintah pusat secara aktif memperbesar ruang fiskal daerah untuk mempercepat pembangunan.
Ini menunjukkan bahwa daerah bukan hanya menjadi objek, melainkan subjek utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Namun kemudian Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, Menteri keuangan yang sebelum ini, (pak-PURBAYA) memangkas alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar lebih kurang Rp 50,59 triliun, ada (6) Enam instrumen Transfer Ke Daerah (TKD) yang terkena pemangkasan Adalah : Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) , Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik , Dana Otonomi Khusus , Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Dana Desa.
Lalu kemudian baru-baru ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan “PAKET EKONOMI 2025”. Paket ini adalah serangkaian kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung sektor strategis, di tengah tantangan ekonomi domestik dan global. Stimulus ini dirancang agar bisa langsung berefek di masyarakat (konsumen, pekerja, usaha kecil) dan sektor-sektor yang krusial seperti pariwisata, transportasi, padat karya, dan perlindungan sosial.
Paket ini terdiri dari beberapa jenis program dan insentif. Secara garis besar ada (delapan) 8 Program Akselerasi khusus untuk tahun 2025, paket tersebut adalah sebagai berikut :
1) Program magang bagi lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) dengan uang saku selama 6 bulan untuk sekitar 20.000 orang.
2) Perluasan PPh Pasal 21 DTP (yang ditanggung pemerintah) untuk pekerja di sektor pariwisata/horeka (hotel, restoran, kafe).
3) Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.
4) Diskon 50% pada iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) di sektor transportasi online, kurir, logistik, dan sebagainya.
5) Program Manfaat Layanan Tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
6) Program padat karya tunai (“cash for work”) diarahkan lewat proyek infrastruktur/transportasi.
7) Deregulasi—termasuk percepatan implementasi PP 28/2025 dan integrasi sistem digital di beberapa daerah melalui OSS.
8) Pilot project di perkotaan (contohnya di DKI Jakarta) untuk peningkatan kualitas pemukiman dan platform gig economy.
Di tengah arah kebijakan fiskal nasional yang semakin terdesentralisasi dan berorientasi daerah, Pemerintah Provinsi Jambi merespons dengan langkah yang sangat strategis : melahirkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang mengusung visi besar: “Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”
Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta daya saing daerah yang kokoh di tengah persaingan global.
Sebagai penguat dari arah pembangunan tersebut, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, MH, meluncurkan Program Unggulan “PRO-Jambi” Program ini merupakan pengejawantahan dari semangat untuk membangun Jambi secara menyeluruh, dengan fokus pada sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, energi, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Selain itu, PRO-Jambi juga menyasar peningkatan kualitas infrastruktur, layanan publik yang adaptif terhadap era digital, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan, yakni Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, telah secara terbuka menyebut bahwa target pertumbuhan nasional 6‑7 persen dalam jangka pendek, bahkan 8 persen dalam jangka Panjang, tidak mustahil.
Hal ini membuka ruang bagi harapan besar di Daerah‑daerah seperti halnya Provinsi Jambi untuk berkontribusi lebih. Apalagi data resmi dari BPS Provinsi Jambi sangat mendukung : triwulan I tahun 2025 tumbuh 4,55 persen, sektor transportasi dan pergudangan melejit hingga ~12,5 persen, sementara pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh di atas 6 persen.
Jika RPJMD Jambi 2025‑2029 dan program PRO-Jambi mampu meng-optimalkan sinergi dengan kebijakan fiskal pusat, target pertumbuhan seperti yang diusung Menteri Keuangan bukan sekadar ambisi, melainkan sangat mungkin tercapai.
Arah RPJMD dan program PRO-Jambi sangat sejalan dengan pendekatan fiskal baru dari Kementerian Keuangan, yang menekankan pembangunan inklusif, efisiensi belanja daerah, penguatan transfer fiskal berbasis kinerja, serta dorongan terhadap pertumbuhan hijau dan berkelanjutan.
Kesesuaian arah ini menjadi modal besar untuk menarik lebih banyak dukungan kebijakan dari pusat, termasuk potensi peningkatan alokasi anggaran serta percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jambi.
Namun, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah tidak akan berjalan maksimal tanpa kepemimpinan yang aktif dan responsif. Dalam hal ini, Gubernur Jambi Bapak Dr.H Al Haris telah memberikan contoh nyata bagaimana seorang kepala daerah bisa menjadi jembatan langsung antara aspirasi masyarakat daerah dan kebijakan nasional.
Berkali-kali, kita melihat Gubernur Jambi hadir langsung di kementerian, melakukan lobi, memaparkan potensi daerah, dan menjemput program-program strategis dari pusat agar bisa masuk dan bermanfaat langsung bagi masyarakat Jambi. Ini bukan pendekatan reaktif, melainkan PROAKTIF, sebuah gaya kepemimpinan yang visioner dan penuh inisiatif.
Secara makro, kondisi ekonomi Jambi menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ; (2025, Agustus 5). Pertumbuhan Ekonomi Jambi Triwulan II 2025 sebesar 4,99% (y-on-y), angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2025 dan menjadi indikasi bahwa ekonomi daerah telah mulai kembali pulih dan bergerak ke arah yang lebih stabil, meskipun di tengah tekanan global dan ketidakpastian geo-politik Nasional dan Dunia.
Sektor-sektor yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan antara lain adalah transportasi, pertanian, serta industri pengolahan. Artinya, struktur ekonomi Jambi mulai menunjukkan diversifikasi, dan ini menjadi sinyal positif bahwa ketergantungan terhadap sektor primer mulai dapat dikurangi secara bertahap.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tanpa jalan yang baik, pelabuhan yang berfungsi optimal, dan jaringan logistik yang efisien, maka potensi ekonomi sebesar apapun akan terhambat.
Dalam konteks ini, Jambi masih menghadapi tantangan yang nyata, terutama dalam hal konektivitas antar wilayah, akses ke daerah-daerah terpencil, serta keterbatasan sarana transportasi yang mendukung distribusi hasil produksi.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur di Jambi saat ini menunjukkan progres positif. Jalan-jalan provinsi yang menghubungkan sentra-sentra produksi mulai diperbaiki, jembatan baru dibangun, dan proyek-proyek strategis seperti : Jalan Tol Tempino- Simpang Ness Jambi Sudah Diresmikian, Ini semua adalah prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi baru.
Tetapi satu elemen penting yang tidak boleh dilupakan adalah partisipasi masyarakat. Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program-program unggulan dan sinergi fiskal ini sangat ditentukan oleh seberapa besar masyarakat merasa memiliki dan mau terlibat aktif.
Masyarakat bisa berkontribusi mulai dari hal-hal kecil namun berdampak besar : menggunakan fasilitas layanan publik secara bijak, ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun, mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, serta aktif menggunakan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi untuk membangun usaha.
Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik juga sangat penting agar program-program yang ada tetap berada pada rel yang benar dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Tak kalah penting, dunia usaha, media, akademisi, serta komunitas sipil juga memiliki peran besar dalam memperkuat budaya dialog dan kolaborasi. Pembangunan yang berhasil selalu diawali dengan partisipasi, dikawal oleh transparansi, dan dijaga oleh akuntabilitas publik.
Dalam kerangka besar ini, dapat disimpulkan bahwa Jambi sedang berada dalam posisi yang sangat strategis untuk melompat lebih tinggi. Sinergi antara APBN dan APBD yang diperkuat oleh visi pembangunan daerah, program PRO-Jambi, kepemimpinan daerah yang progresif, partisipasi masyarakat yang semakin aktif, serta dukungan infrastruktur yang terus dibangun, menjadikan semua prasyarat pertumbuhan ekonomi telah tersedia. Sekarang adalah waktunya untuk bergerak lebih cepat, lebih solid, dan lebih terukur.
Jambi tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus pembangunan nasional. Sebaliknya, Jambi harus mengambil peran utama sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan Sumatera.
Kesempatan emas ini telah datang, dan tinggal bagaimana kita semua, pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan menjadikannya sebagai pijakan untuk membawa Provinsi Jambi menuju masa depan yang lebih makmur, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Referensi :
1) Kementerian Keuangan Republik Indonesia ; Pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa terkait sinergi APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional.
2) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi
3) Antara News Jambi ; Laporan pendukung dari media lokal tentang ekonomi daerah dan pembangunan Jambi. Antara News Jambi. (2025, Mei 5). BPS: Ekonomi Jambi Triwulan I 2025 tumbuh lebih tinggi dari 2024. https://jambi.antaranews.com/berita/613585
4) Pemerintah Provinsi Jambi : Dokumen dan program resmi daerah terkait RPJMD dan program unggulan PRO Jambi.
5) Bappeda dan Dinas Kominfo Provinsi Jambi. (2025). Peluncuran Program PRO-Jambi pada Musrenbang RKPD Tahun 2026.
