Editorial: Nazarman
Pemerintah pusat sudah berkali-kali menegaskan: daerah harus berhemat, menghentikan proyek non-prioritas, dan mengarahkan belanja pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Tetapi Merangin di bawah Bupati M. Syukur justru berjalan ke arah yang berlawanan. Instruksi penghematan dari pusat seakan tidak pernah ada; digantikan oleh hasrat pamer proyek yang serba mengkilap namun minim manfaat.
Ini bukan lagi soal persepsi—data anggaran berbicara lebih keras dari retorika.
Taman eks Kantin PKK menelan lebih dari Rp 3 miliar.
Pekerjaanny masih berjalan, Pemkab kembali menggelontorkan lebih dari Rp 400 juta untuk dua paket taman di samping jembatan layang. Semua ini dilakukan ketika pemerintah pusat sedang gencar mengingatkan daerah agar tidak menghabiskan anggaran untuk proyek estetika yang sama sekali tidak mendesak.
Belum cukup, ikon kota Tugu Pedang kembali dicat walau baru dicat setahun lalu. Pengecatan taman di samping Masjid Raya dan Taman Pemuda juga ikut menembus Rp 500 juta. Polanya jelas: memoles yang lama, bukan membenahi yang rusak.
Trotoar di depan kantor bupati lama pun dibongkar dan direnovasi lagi dengan biaya lebih dari Rp 600 juta, padahal kondisinya masih bagus. Titik lainnya, termasuk trotoar di depan rumah dinas bupati, ikut terseret dalam gelombang proyek kosmetik yang tak berujung.
Namun sebelum gelombang taman dan trotoar ini, publik sebenarnya sudah mendapat sinyal awal mengenai arah kebijakan Bupati Syukur: pembelian mobil dinas bupati yang sempat memicu kemarahan mahasiswa pada awal tahun.
Pengadaan mobil mewah itu dianggap sebagai simbol paling telanjang dari prioritas yang keliru—mengutamakan kenyamanan pribadi di saat kondisi fiskal daerah sedang tertekan dan rakyat menghadapi persoalan mendasar mulai dari jalan rusak hingga pelayanan air bersih yang bermasalah. Demonstrasi mahasiswa kala itu menjadi bukti bahwa publik sudah sejak awal membaca gelagat pemborosan yang kini terbukti makin menjadi.
Di tengah semua belanja tidak produktif itu, pelayanan dasar masyarakat tetap jalan di tempat.
Jalan rusak dibiarkan menganga.
Air bersih bermasalah dari tahun ke tahun.
Infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga tidak tersentuh.
Sementara itu, taman baru tumbuh seperti jamur, trotoar dibongkar tanpa urgensi, dan tugu dicat berkali-kali seolah Merangin sedang bersiap mengikuti kontes kecantikan kota.
Ironisnya: semua ini terjadi justru ketika pemerintah pusat mengimbau pemangkasan belanja tidak prioritas.
Di Merangin, belanja tidak prioritas malah naik pangkat menjadi prioritas utama.
Inilah potret paling gamblang dari sebuah pemerintahan yang bekerja dengan logika panggung. Pencitraan dijadikan kompas, bukan kebutuhan rakyat. Anggaran publik diperlakukan sebagai cat semprot untuk mempercantik permukaan, sementara akar persoalan warganya dibiarkan mengering.
Sejarah tidak akan menilai periode ini dari taman rapi dan tugu mengilap.
Sejarah akan mengingat bagaimana seorang bupati memilih memoles kota daripada memperbaiki hidup masyarakatnya bahkan ketika pusat sudah meminta untuk berhemat.***
