JAMBIDAILY.COM – Kerusakan parah ruas jalan Lubuk Mentilin–Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, kini menjadi potret nyata ketidakhadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Hingga memasuki tahun 2026, jalan sepanjang sekitar 9 kilometer itu masih rusak berat dan nyaris putus, memaksa warga menempuh perjalanan hingga 6–7 jam dalam kondisi ekstrem.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hasil kebun sulit dikeluarkan, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara akses pendidikan dan layanan kesehatan terganggu. Dalam situasi darurat, warga bahkan harus menandu pasien melewati jalan berlumpur dan titik-titik rawan amblas.
“Kondisi ini sudah sangat berbahaya. Mau bawa hasil kebun susah, mau belanja juga susah. Kalau ada warga sakit dan harus dibawa keluar, jalan seperti ini bisa mempertaruhkan nyawa,” ujar M Yansen, warga Desa Tanjung Kasri.
Ironisnya, di tengah situasi yang kian mengkhawatirkan, kehadiran Pemerintah Kabupaten Merangin nyaris tak terlihat. Tidak ada penanganan darurat yang memadai, tidak ada alat berat di lokasi, dan tidak ada penjelasan terbuka mengenai rencana perbaikan permanen.
Merasa terus diabaikan, warga akhirnya bergerak sendiri memperbaiki jalan secara swadaya.
“Kami gotong royong karena tidak ada empati dan perhatian dari pemerintah. Kalau menunggu, jalan ini mungkin sudah putus total,” kata Yansen.
Ia menjelaskan, warga memasang galar atau kayu di titik-titik jalan yang amblas, lalu menimbunnya dengan koral agar kendaraan masih bisa melintas. Upaya darurat itu dilakukan di sejumlah titik sepanjang ruas jalan, sepenuhnya menggunakan tenaga dan biaya masyarakat.
Di balik kerja swadaya warga, tersimpan fakta yang justru memperkuat dugaan pembiaran. Berdasarkan wawancara JAMBIDAILY.COM dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Merangin beberapa waktu lalu, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Merangin sebenarnya telah mengalokasikan dana tanggap darurat infrastruktur lebih dari Rp 5 miliar untuk penanganan titik-titik tertentu.
Namun hingga tahun anggaran 2025 berakhir dan kini memasuki 2026, tidak satu rupiah pun dari dana tanggap darurat tersebut dialokasikan untuk ruas Lubuk Mentilin–Tanjung Kasri, meskipun kondisinya tergolong rusak berat dan berisiko putus total. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai skala prioritas dan mekanisme penentuan lokasi penanganan darurat oleh pemerintah daerah.
Ketiadaan alokasi tersebut sekaligus menepis dalih keterbatasan anggaran. Dengan dana darurat tersedia namun tidak diarahkan ke salah satu ruas jalan paling kritis, persoalan ini mengarah pada keputusan administratif yang patut dipertanyakan dan lemahnya kepekaan kebijakan terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Merangin belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan tidak dialokasikannya dana tanggap darurat ke ruas Lubuk Mentilin–Tanjung Kasri. Sikap diam ini semakin memperkuat kesan pembiaran terhadap penderitaan warga.
Tanpa intervensi cepat dan konkret, ruas jalan tersebut berpotensi terputus total. Jika itu terjadi, isolasi masyarakat di wilayah Jangkat bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.(nzr)
