Oleh: Nazarman
Beberapa hari terakhir publik Merangin disuguhi kabar penuh euforia. Bupati dengan bangga menyerahkan reward kepada OPD dan camat dengan capaian PAD tertinggi tahun 2025. Angka-angka persentase dipamerkan, tepuk tangan pun bergema.
Seolah-olah Merangin baru saja mencatat sejarah besar: lonjakan Pendapatan Asli Daerah yang spektakuler.
Namun di tengah gegap gempita itu, publik patut berhenti sejenak dan bertanya: benarkah ini prestasi murni? Ataukah kita sedang terjebak pada kegembiraan semu yang hanya bertumpu pada angka-angka di atas kertas?
Sebab dalam urusan keuangan daerah, persentase tinggi tidak selalu identik dengan kinerja hebat. Angka bisa melonjak bukan hanya karena keberhasilan menggali potensi pajak dan retribusi, tetapi juga karena faktor lain yang sifatnya insidental.
Di sinilah persoalan mulai terasa janggal.
Bila ditelusuri lebih jauh, sebagian besar kenaikan PAD Merangin tahun 2025 justru berasal dari pengembalian temuan hasil audit BPK bukan dari inovasi pendapatan baru. Dana miliaran rupiah yang kembali ke kas daerah akibat kelebihan bayar, kesalahan administrasi, dan koreksi penggunaan anggaran, ikut tercatat sebagai PAD.
Secara akuntansi memang sah. Tetapi secara substansi, ini bukan prestasi. Ini adalah proses memperbaiki kekeliruan masa lalu.
Angkanya pun tidak main-main.
Tahun 2025, kas daerah Merangin menerima aliran dana pengembalian temuan di antaranya:
Sekitar Rp5 miliar dari pengembalian kelebihan bayar tunjangan perumahan anggota DPRD.
Sekitar Rp2 miliar pengembalian temuan di Sekretariat DPRD Merangin.
Sekitar Rp2 miliar pengembalian temuan mobiler di Dinas Pendidikan.
Sekitar Rp1 miliar pengembalian temuan kegiatan di Dinas PUPR.
Ditambah berbagai temuan lain yang jika digabungkan juga mencapai miliaran rupiah.
Belum termasuk UYHD atau SILPA 2024 yang kembali masuk ke kas daerah.
Jika ditotal, kontribusi dana-dana ini terhadap realisasi PAD jelas sangat signifikan.
Lalu di mana letak hebatnya?
Merayakan uang hasil pengembalian temuan sebagai keberhasilan sama saja dengan merayakan kesalahan yang baru saja diperbaiki. Logika semacam ini jelas keliru.
Lebih mengherankan lagi, OPD yang mendapat reward tertinggi justru didominasi oleh instansi yang sangat mungkin terdongkrak oleh faktor pengembalian temuan tersebut. Sementara OPD penghasil PAD riil seperti sektor pariwisata, perhubungan, koperasi dan perdagangan, serta layanan publik lainnya tidak masuk dalam daftar tiga besar.
Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD Merangin belum tentu mencerminkan meningkatnya ekonomi daerah.
Sejauh ini, peningkatan dari sumber-sumber PAD yang sesungguhnya pajak daerah dan retribusi masih belum menunjukkan lonjakan berarti. Banyak potensi pendapatan yang belum tergarap optimal. Bahkan di beberapa sektor, realisasi masih stagnan.
Artinya, klaim keberhasilan yang dipamerkan dalam seremoni penghargaan kemarin masih sangat patut dipertanyakan.
Bupati boleh saja bangga. Itu hak politik seorang kepala daerah. Tetapi kebanggaan tanpa melihat sumber angka secara jujur bisa menyesatkan arah kebijakan.
Jangan sampai publik digiring untuk percaya bahwa PAD Merangin melonjak karena kinerja luar biasa, padahal sesungguhnya hanya terbantu oleh dana yang “terpaksa kembali” akibat temuan audit.
Jika logika ini dipakai, maka semakin besar temuan BPK yang dikembalikan, semakin besar pula peluang sebuah OPD dianggap berprestasi. Tentu ini sebuah ironi.
Merangin membutuhkan peningkatan PAD yang murni yang lahir dari inovasi kebijakan, penertiban pajak, perbaikan pelayanan publik, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Bukan PAD yang melonjak karena efek samping kesalahan administrasi masa lalu.
Karena itu, sebelum terlalu jauh merayakan klaim prestasi, publik berhak meminta transparansi: berapa sebenarnya PAD Merangin yang benar-benar berasal dari pajak dan retribusi murni, dan berapa yang hanya berasal dari pengembalian temuan?
Tanpa penjelasan jujur dan terbuka, euforia penghargaan kemarin hanyalah seremoni kosong yang miskin makna.
Sebab prestasi yang sejati bukanlah ketika uang temuan akhirnya kembali ke kas daerah, melainkan ketika pendapatan baru benar-benar berhasil diciptakan.
Di situlah seharusnya kebanggaan ditempatkan bukan pada angka yang rapuh makna.***
