banner 120x600
banner 120x600
EKBIS

“Petani Menjerit, DPRD Tebo Ultimatum PKS: Jangan Mainkan Harga TBS!”

×

“Petani Menjerit, DPRD Tebo Ultimatum PKS: Jangan Mainkan Harga TBS!”

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

JAMBIDAILY.COM– DPRD Tebo segera memanggil seluruh PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang beroperasi di Kabupaten Tebo bersama Dinas Perkebunan menyusul polemik turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat dan menjadi sorotan di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tebo, Karno Alias yang akrab disapa Bung Karno (BK).

Menurutnya, kondisi anjloknya harga TBS saat ini sangat memberatkan petani dan pekebun sawit di Kabupaten Tebo yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup dari hasil kebun.

“DPRD Tebo akan segera memanggil seluruh PKS dan Dinas Perkebunan untuk meminta penjelasan terkait turunnya harga TBS yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat,” tegas BK saat dikonfirmasi media ini, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan, DPRD perlu memastikan penyebab turunnya harga benar-benar berdasarkan kondisi pasar dan mekanisme yang wajar, bukan karena adanya dugaan permainan harga yang merugikan petani.

“Petani dan pekebun sudah bekerja keras. Jangan sampai ada oknum pengusaha yang bermain harga dan meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat kecil,” ujarnya.

BK menilai, transparansi penetapan harga TBS sangat penting agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena itu, DPRD Tebo ingin menghadirkan seluruh pihak terkait dalam satu forum guna mencari solusi bersama.

“Kami ingin semuanya terbuka. Kalau memang ada faktor pasar, silakan dijelaskan. Tapi kalau ada hal-hal yang merugikan petani, tentu harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Menurut BK, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Tebo. Karena itu, pemerintah daerah bersama perusahaan diminta tetap memperhatikan nasib para petani agar tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap terjadi penurunan harga.

“Kami di DPRD tentu berpihak kepada masyarakat. Harapan kami, persoalan ini segera mendapatkan kejelasan sehingga keresahan petani tidak semakin meluas,” tutup BK. ***

amg/

Tinggalkan Balasan