(Diagnosa Pancaslla di tengah gerakan Revolusi Mental Pendidikan Indonesia)
Oleh: Prof. Dr. Mukhtar Latif, MPd.
(Gitu Besar UIN STS Jambi)
A. SEJARAH 1 JUNI 1945 VS KEKINIAN
1 Juni 1945 Sukarno merenung 5 jam di Ende. 1 Juni 2025, 80 tahun kemudian, bangsa ini merayakan dengan upacara 5 menit. Kontras ini menjadi simbol krisis makna. Pancasila lahir dari renungan, tetapi hidup di ruang publik sebagai hafalan.
Data 2024-2025 menunjukkan paradoks kemerdekaan. BPS 1 Februari 2025 mencatat Rata-rata Lama Sekolah nasional 2024 hanya 8,75 tahun, artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya tamat SMP kelas 2. Angka ini masih di bawah target RPJMN 2024 sebesar 8,81 tahun dan jauh dari rata-rata ASEAN 9,8-11 tahun. Vietnam 9,5 tahun, Thailand 9,8 tahun.[3]
BPS 3 Februari 2025 melaporkan tingkat kemiskinan September 2024 turun menjadi 8,57% = 24,06 juta jiwa, dari 9,03% Maret 2024. Meski tren menurun, jumlah 24 juta jiwa miskin tetap menjadi beban besar dunia pendidikan. BPS Sakernas Agustus 2024 mencatat pengangguran terbuka 7,20 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan SMK 8,15% dan SMA 7,90%, tertinggi dibanding tingkat pendidikan lain. Ini bukti nyata mismatch antara pendidikan dan dunia kerja.
Kemendikdasmen 2024 mencatat 2.444 kasus kekerasan di satuan pendidikan terjadi Januari-Agustus 2024, termasuk bullying berujung kematian siswa SMP di Cianjur Januari 2025. BNPT 2024 melaporkan Indeks Potensi Radikalisme pelajar masih di level 38,83% kategori sedang-tinggi. Pendidikan berhasil mencetak kecerdasan kognitif, tetapi gagal menanamkan akhlak dan kemanusiaan.
Fakta empiris dan Fenomena yang disuguhkan dalam narasi artikel ini yang harus kita urai adalah: Apakah Pancasila masih tegak sebagai pilar kemerdekaan, atau telah bergeser menjadi patung monumental dan narasi normatif yang jauh dari pengamalan ?
B. NARASI BERPIKIR TEORETIK
Beberapa pemikiran seputar narasi hari Pancasila yang bersejarah ini antara lain. Pertama, Pancasila sebagai Kontrak Batin Bangsa. Menurut
Notonagoro, Pancasila bersifat hierarkis dan sistematis. Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai dasar dan sumber nilai bagi sila berikutnya. Keretakan pada Sila 1 akan menjalar dan melemahkan Sila 2 sampai Sila 5. Locke menyebut negara lahir dari kontrak sosial. Pancasila adalah kontrak batin bangsa Indonesia. Warga menyerahkan sebagian ego demi hidup bersama yang adil dan beradab.
Kedua, Teori Revolusi Mental Sukarno,
Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Sukarno membagi senjata revolusi menjadi tiga: Mental, Moril, dan Material. Urutannya tidak boleh terbalik. Mental merdeka melahirkan moral yang kuat, baru kemudian material maju. “Mental inlander” adalah mental budak, penakut, peniru, dan rendah diri. Musuh pendidikan hari ini bukan penjajah fisik, tetapi kolonialisme algoritma dan mental inlander digital yang menjajah pikiran anak.
Ketiga, Teori Pembangunan Manusia. Maslow menyatakan kebutuhan dasar “rasa aman” harus terpenuhi agar anak dapat mencapai aktualisasi diri. Ketika anak cemas karena SPP, diskriminasi, atau kekerasan, otaknya berada pada mode survival sehingga tidak bisa belajar. Marx memperingatkan bahaya komodifikasi manusia: ketika murid dinilai dari kemampuan membayar SPP, martabatnya hilang. Rawls menuntut prinsip “veil of ignorance”: kebijakan dibuat seolah pembuatnya tidak tahu akan lahir kaya atau miskin, sehingga keadilan berpihak pada yang lemah.
C. PANCASILA DULU, KINI, DAN AKAN DATANG: FAKTA SEJARAH 1945-2025-2045
1. Pancasila Dulu Kilas sejarah lahir dari Renungan, Bukan Voting 1945.
Fakta sejarah menunjukkan Pancasila lahir 1 Juni 1945 melalui pidato Sukarno “Lahirnya Pancasila” di BPUPKI. Bukan hasil voting, tetapi hasil renungan 5 jam di pengasingan Ende. Sukarno menggali “mutiara” dari perut bumi Indonesia: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan.
Fakta 22 Juni 1945, Piagam Jakarta lahir dengan 7 kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Fakta 18 Agustus 1945, 7 kata dihapus demi persatuan. Ini bukti Pancasila ditempa lewat musyawarah dan kompromi kebangsaan, bukan paksaan. Notonagoro 1975 menegaskan Pancasila bersifat hierarkis: Sila 1 = dasar, Sila 5 = tujuan.
Kondisi “dulu”: Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekolah adalah tempat menempa kepribadian. Nilai Pancasila diajarkan lewat teladan (uswah) para pihak mulai pemimpin hingga rakyat jelata, bukan hafalan. Pendidikan berorientasi “manusia Indonesia seutuhnya”, bukan mesin ujian.
2. Pancasila Kini Fakta Pergeseran Makna 2024-2025. Menurut fakta data di Sekolah, Kemendikdasmen 2024 mencatat 2.444 kasus kekerasan Jan-Agustus 2024. BPS 2025, RLS 8,75 tahun, rata-rata tamat SMP kelas 2. Data ini menunjukkan pendidikan belum berhasil panjangkan tahun sekolah, juga gagal bingkai karakter akhlak anak. Sila 2 Kemanusiaan dilanggar saat murid telat SPP tidak boleh ujian dan berbagai kasus sekolah yang lain yang seharusnya mendidik.
Fakta di Masyarakat: BPS 2025 kemiskinan 8,57%, 24,06 juta jiwa. Kesenjangan ekonomi memicu Sila 2 dilanggar: murid miskin diskriminasi, duduk bangku belakang. BNPT 2024, Indeks Potensi Radikalisme pelajar 38,83% kategori sedang-tinggi. Sila 1 berubah jadi label KTP, ujaran kebencian digital. Sila 3 pecah oleh “echo chamber” algoritma, beda pilihan politik dan kelompok, blokir WA.
Fakta di Pemerintahan, Kekuasaan, Birokrat: EIU 2025 Indeks Demokrasi Indonesia 2024 skor 6,53 turun dari 6,71. Sila 4 “musyawarah mufakat” diganti polling IG 24 jam. Birokrasi sering lambat, KTP 3 bulan, izin usaha berbelit. Sila 5 keadilan ditunda “nanti kalau kaya”.
Fakta di Kalangan Pengusaha & Politisi: BPS Sakernas 2024: TPT lulusan SMK 8,15% SMA 7,90%. Pengusaha keluh skill mismatch, politisi ribut polarisasi. Sila 5 keadilan sosial kalah oleh oligarki. Gotong royong jadi upacara 17 Agustus doang, bukan jantung ekonomi. Kontrak batin 1945 berubah jadi kontrak politik 5 tahunan.
Kesimpulan “kini”: Pancasila masih disebut, tetapi tidak diamalkan. Dari kontrak batin 1945, berubah jadi monumen seremonial 2025 -2026 masih sangat mengental.
3. Pancasila pada Masa Indonesia Emas 2045
Mengulas skenario 2025-2026-2045,
Fakta Proyeksi Bappenas 2025, memproyeksikan bonus demografi 2030-2045 dengan 70% penduduk usia produktif. Target Indonesia Emas 2045, PDB 7 triliun USD, pendapatan per kapita 23.000 USD. Syaratnya, SDM ber-Pancasila, bukan hanya SDM berijazah.[
Skenario Buruk 2045, Jika Pancasila tetap jadi hafalan, bonus demografi, bom waktu. Angka 24 juta miskin 2024 bisa naik jika akhlak + Sila 5 sebagai tujuan gagal. Pancasila nanti hanya menjadi patung monumental dipuja 1 Juni, dilupakan 364 hari.
Skenario Baik 2045, Jika 7 Solusi Revolusi Mental jalan 2025-2030, maka 2045 lahir generasi “Trisakti”: Berdaulat, Berkepribadian, Berkeadilan. RLS naik ke 12 tahun, kemiskinan <3%, nol bullying. Pancasila kembali jadi pilar pengamalan dalam semua proses kehidupan bangsa, kemasyarakatan dan kenegaraan, bukan patung yang monumental dalam sejarah. Fakta kunci, Riwayat Pancasila 1945 adalah sebuah renungan Pancasila. Riwayat 2025/2026 adalah diagnosa normatif dan pengamalan Pancasila. Riwayat 2045, adalah penentu yang jawabannya, tergantung revolusi mental yang kita mulai hari ini. D. DIAGNOSA: EMPAT ASPEK FAKTA PANCASILA DI DUNIA PENDIDIKAN 2024-2026 1. Aspek Sila pertama, Akhlak Bergeser Menjadi Label KTP. Kohlberg menjelaskan perkembangan moral anak sering terjebak pada tahap “hukuman dan ketaatan”. Akhlak belum terinternalisasi menjadi kesadaran, hanya kepatuhan eksternal karena takut sanksi. Bandura menyebut fenomena “moral disengagement”, label “aiawa/santri”, “guru”, atau “agamais” dipakai sebagai tameng untuk membenarkan ujaran kebencian digital. BNPT 2024 mencatat Indeks Potensi Radikalisme pelajar 38,83% kategori sedang-tinggi. Angka ini menunjukkan kerentanan masih tinggi di tengah masifnya konten digital dan algoritma. Sekolah gagal menjadi “ruang pembebasan” dan berubah menjadi “ruang labeling”. Sila pertama, kehilangan ruh Ketuhanan yang berkebudayaan dan beradab. 2. Aslpek Sila kedua, Kemanusiaan Dihilangkan Kasus nyata 2024-2025, murid telat SPP tidak boleh ujian, anak miskin duduk di bangku belakang, dan diskriminasi administrasi. BPS 2025 menunjukkan 24,06 juta jiwa masih miskin. Ketika kebutuhan dasar tidak aman, energi anak habis untuk bertahan hidup, bukan untuk belajar. Maslow menegaskan anak cemas, adalah otak mode survival. Sila Kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dilanggar dua kali: tidak adil karena diskriminasi ekonomi, tidak beradab karena mempermalukan martabat manusia yang sedang menagih haknya belajar. 3. Aspek Sila ketiga dan keempat, Persatuan Di-mute, Demokrasi Di-spam, Sunstein menjelaskan “echo chamber”, algoritma media sosial mengurung individu dalam gelembung opini yang sama. Akibatnya beda pilihan politik maka diblokir WhatsApp. Sila ketiga, Persatuan Indonesia kalah oleh tombol “block”. Habermas menuntut demokrasi deliberatif, musyawarah berbasis akal dan argumentasi. Kenyataannya musyawarah sekolah diganti polling Instagram 24 jam. Yang menang buzzer, bukan hikmat kebijaksanaan. Economist Intelligence Unit 2025 mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2024 skor 6,53, turun dari 6,71 tahun sebelumnya. Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, direduksi menjadi demokrasi notifikasi. 4. Aspek Sila kelima, Keadilan Sosial Ditunda “Nanti Kalau Kaya”* Rawls menekankan keadilan dimulai dari kelompok paling lemah. Fakta 2024-2025: guru honorer masih banyak yang dihargai tidak secara manusia, gaji telat 3 bulan, lulusan nganggur 7,20 juta orang. BPS Sakernas Agustus 2024: TPT lulusan SMK 8,15% dan SMA 7,90% menjadi yang tertinggi. Becker menyebut pendidikan sebagai human capital. Jika lulusan tidak terserap kerja, investasi negara gagal dan kesejahteraan menurun. Sila 5 menjadi slogan, bukan kebijakan nyata. E. SEKOLAH KITA: PANCASILA TINGGAL NAMA Jackson memperkenalkan “hidden curriculum”: anak belajar bukan dari buku PKn, tetapi dari perilaku guru dan kepala sekolah. Ketika guru membentak, kepala sekolah pilih kasih, anak belajar bahwa Pancasila hanya teks. UNESCO merumuskan 4 pilar pendidikan: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Be, Learning to Live Together. Sekolah Indonesia 2024-2025 terlalu fokus “Know” dan “Do”, sementara “Be” atau karakter akhlak dan “Live Together” atau Sila ketiga diabaikan. Kemendikdasmen 2024 mencatat 2.444 kasus kekerasan di satuan pendidikan Januari-Agustus 2024. Kasus bullying berujung kematian siswa SMP di Cianjur Januari 2025 menjadi bukti nyata kegagalan Sila 2. Kita berhasil mencetak anak pintar ujian, tetapi gagal mencetak anak berhati. Itu gagalnya sekolah gagalnya pendidikan. G. PENUTUP* Pancasila riwayatnya dulu lahir dari renungan Sukarno di Ende. Kini riwayatnya mawih dihafal tanpa makna. Yang akan datang sangat ditentukan oleh revolusi pendidikan kita hari ini. Sukarno berpesan: “Revolusi belum selesai”. Selama masih ada anak takut ke sekolah, guru gaji telat, gaji tidak manusiawi, sekolah jadi pasar, maka Indonesia belum merdeka seutuhnya. 80 tahun merdeka adalah usia untuk dewasa. Dewasa berarti berani mengubah mental, bukan hanya mengubah sistem. Tantangan 2045 bukan kekurangan sumber daya alam, tetapi kekurangan manusia ber-Pancasila. Tantangan besar kita menapaki Indonesia Emas 2045, adalah sejatinya mewujudkan Indonesia Pancasila dan Pancasila Indonesia dalam semua aspek dan bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. +++++++++ Referensi: 1. Sukarno. 1963. Jilid 1 dan 2, Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitya Penerbit. 2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2024. Pedoman Pengamalan Pancasila. Jakarta: BPIP. 3. Badan Pusat Statistik. 2025. Berita Resmi Statistik o. 16/02/Th.XXVIII: Indeks Pembangunan Manusia 2024. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id 4. Badan Pusat Statistik. 2025. Berita Resmi Statistik No. 19/02/Th.XXVIII: Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Februari 2025. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id 5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2024. Laporan Sistem Pengaduan Kekerasan di Satuan Pendidikan Januari-Agustus 2024. Jakarta: 6. Kemendikdasmen. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2024. Laporan Indeks Potensi Radikalisme 2024. Jakarta: BNPT. Notonagoro. 1975. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh. 7. Locke, J. 1689. Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill. Ribble, M. 2015. Digital Citizenship in Schools. (3rd ed.). Washington: ISTE. 8. Maslow, A. H. 1943. “A Theory of Human Motivation”. Psychological Review, 50(4), 370-396. 9. Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. 10. Kohlberg, L. 1981. Essays on Moral Development, Vol. 1. San Francisco: Harper & Row. 11. Bandura, A. 1999. “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities”. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193-209. 12. Sunstein, C. R. 2017. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press. 13. Habermas, J. 1996. Between Facts and Norms. Cambridge: MIT Press. 14. Economist Intelligence Unit. 2025. Democracy Index 2024. London: EIU. https://www.eiu.com 15. Becker, G. S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. Chicago: University of Chicago Press. 16. Jackson, P. W. 1968. Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston. 17. Delors, J. 1996. Learning: The Treasure Within. Paris: UNESCO Publishing. 18. Mannheim, K. 1952. “The Problem of Generations”. Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge. 19. Kementerian PPN/Bappenas. 2025. Proyeksi Bonus Demografi Indonesia 2030-2045. Jakarta:
