Fachrori: Perda Inovasi Daerah Tingkatkan Daya Saing Daerah dan Perekonomian Masyarakat

JAMBIDAILY HUKUM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Ranperda Inovasi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (13/8/20). Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyatakan rapat dinyatakan kuorum, dari 55 anggota dewan dengan kehadiran 33 sedangkan tidak hadir 22 orang.

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, usai pengambilan keputusan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Dewan atas Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Inovasi di Daerah yang nantinya secara rinci mengatur pelaksanaan inovasi yang memacu pembangunan daerah. “Perda penting untuk pengaturan yang lebih rinci terhadap pelaksanaan inovasi daerah karena pengaturan pelaksanaan  inovasi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum,” ungkap Fachrori.

Fachrori berharap Ranperda yang nantinya jadi Perda dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi di daerah, sehingga inovasi bisa dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinir secara optima. ,”Inovasi daerah sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan,” lanjut Fachrori.

Fachrori juga berharap agar inovasi daerah dapat berdampak pada peningkatan perekonomian dan kemajuan daerah. “Harapan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” jelas Fachrori.

Pendapat akhir terhadap Ranperda Penyelenggaraan Inovasi di Daerah dari Fraksi PDI P disampaikan Luhut Silaban, menegaskan peningkatan daya saing berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat dan merupakan upaya memberikan landasan hukum penumbuhan dan pengembangan inovasi di Provinsi Jambi, baik dilakukan OPD maupun masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa.

Pendapat akhir dari Fraksi Gerindra disampaikan Bustomi Yahya, mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jambi dengan saran bahwa inovasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai bentuk reformasi birokrasi sesuai kebutuhan dan tantangan yang terjadi peningkatan kinerja pelayanan pemerintah. “Inovasi jangan dibatasi pada Pemda dan kelompok tertentu, namun dibuka secara luas bagi masyarakat yang memiliki inovasi,” ujar Bustomi Yahya.

Pendapat akhir dari Fraksi Golkar disampaikan Ivan Wirata, mengapresiasi keseriusan dan komitmen Pansus dan OPD yang memberi kesempatan tumbuh kembang inovator di daerah. “Membangun kerjasama dengan Pemkab/Pemkot serta lakukan penilaian profesional, teknis pembiayaan dan hal lain yang perlu bagi inisiator inovasi,” ujar Ivan Wirata.

Pendapat akhir dari Fraksi  Demokrat  disampaikan A.Fauzi Ansori, berterima kasih atas upaya melahirkan Ranperda bagi pembangunan dengan sinergi dan harmonisasi dari semua pihak menumbuhkan semangat kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Jambi. “Negara wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama hak sipil dengan memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat mewujudkan Provinsi Jambi berkeunggulan dengan memfasilitasi inovasi dan kreativitas bagi masyarakat,” ungkap A.Fauzi Ansori.

Pendapat akhir dari Fraksi PAN oleh Rusli Kamal Siregar menyampaikan, Ranperda yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang baik. “Masyarakat bergairah berinovasi dibidang produksi, barang dan jasa, juga mendukung penuh lahirnya inovator baru,” ujar Rusli Kamal Siregar.

Pendapat akhir dari Fraksi PKB oleh Kemas Al Farabi menyampaikan, Ranperda Inovasi Daerah dapat menguatkan laju pertumbuhan selaras, serasi dan seimbang dengan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam daya saing daerah. “Penegasan pengertian inovasi hingga ada tolok ukur yang baku bagi inovasi juga adanya standar baku akan dampak negatif sosial ekonomi,” ungkap Kemas Al Farabi.

Pendapat akhir dari Fraksi PKS disampaikan Hendra Ramadhan, terkait kriteria inovasi merupakan pembaruan seluruh atau sebagian unsur inovasi memberi manfaat dan tidak memberatkan masyaraka. “Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengembangan inovasi serta peningkatan kualitas, barang dan jasa yang bermuara pada daya saing daerah dan perekonomian serta disarankan adanya pelibatan masyarakat secara aktif terutama dibidang ekonomi kreatif,” ujar Hendra Ramadhan.

Pendapat akhir dari Fraksi PPP Berkarya melalui Kamaludin Hafiz menyampaikan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi inovasi masyarakat dan dapat membawa kemajuan bagi provinsi serta kemashlahatan masyarakat. “Menjadi lembaran atau tahapan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kamaludin Hafiz.

Pendapat akhir terhadap dari Fraksi Nasdem Hanura oleh Izhar Majid menegaskan Provinsi Jambi semakin meningkatkan indeks inovasi daerah.(Raihan/edit: Mustar, foto: Adi, video: Latib/Humas Pemprov Jambi).