Bulog Diminta Kembali Fokus Ketahanan Pangan, Bukan Laba Perusahaan
2 min read
ilustrasi/google.co.id
JAMBIDAILY NASIONAL- Bulog harus benar-benar fokus kepada ketahanan pangan, bukan mencari laba perusahaan.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, hal itu penting dalam rangka mendukung upaya mencapai swasembada pangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah.
“Pemerintah harus mengembalikan Bulog pada regulasi awal tanpa berlabel korporasi yang mencari untung,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (2/12/2020).
Akmal menegaskan, hal itu penting karena tiga pilar utama Bulog menjadi rancu ketika institusi tersebut membonceng label perusahaan.
“Yang dimaksud tiga pilar utama itu adalah ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat, dan melakukan stabilisasi harga,” jelasnya.
Akmal menjelaskan, selama ini fungsi Bulog tersandera akibat tuntutan mencari keuntungan dan dilema tersebut terjadi akibat regulasi yang berubah semenjak 20 Januari 2003.
Sebagaimana diketahui LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No mor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.
“Saya berharap Bulog di hilirnya berfungsi sesuai tujuan utamanya, yakni menjaga ketahanan pangan. Bagaimana harus menyediakan beras dalam jumlah yang cukup, Akses dan harga yang terjangkau dan harganya stabil sepanjang tahun dapat terealisasi ke depannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya Perum Bulog berencana untuk melakukan revitalisasi lumbung pangan di desa yang berfungsi sebagai cadangan beras guna mewujudkan kemandirian pangan.
Wakil Direktur Utama Perum Bulog Gatot Trihargo mengatakan anggaran pemerintah untuk merevitalisasi seluruh lumbung pangan di desa tidak akan cukup, sehingga Bulog berinisiatif mewujudkan kemandirian pangan melalui lumbung pangan yang dinilai lebih resilien dalam menjaga cadangan beras bagi masyarakat desa.(*)
