Polda dan Pilkada: Mengubah Rawan Jadi Aman

TEPAT tiga hari sebelum perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia, tanggal 6 Desember 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia merilis Indek Kerawanan Pemilu (IKP). Gawat, Provinsi Jambi mendapat ranking 3 terawan dari seluruh provinsi yang melakukan perhelatan pemilihan gubernur dengan nilai 79,13. Ranking satu ada Provinsi Sulawesi Utara (87,43) dan urutan ke dua Provinsi Sumatera Barat (86,57).

Untuk tingkat kabupaten/kota, tidak tanggung-tanggung, dari 37 kota dan 224 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan wali kota dan bupati, Kota Sungaipenuh menempati urutan ke dua terawan di Indoesia. Hanya beda beberapa poin saja dengan Kabupaten Manukwari. Zona membara!

Tentu saja, untuk menentukan IKP ini, Bawaslu telah melakukan kajian dengan cermat. Beberapa barometer kerawanan telah diteliti dan dipelajari sehingga muncul angka-angka tersebut. Beberapa dimentsi yang menjadi sorotan Bawaslu diantaranya potensi pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, isu money politic, kontestasi, partisipasi, dan isu-isu sosial politik lainnya.

Dirilisnya IKP ini oleh Bawaslu harus dilihat secara positif. Paling tidak semua stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pilkada di daerah harus mengambil bagian dan berperan aktif sehingga segala kemungkinan bisa diantisipasi. IKP ini tentu sebagai peringatan dini (early warning) bagi siapa saja khususnya bagi penyelenggara dan pihak keamanan.

Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini Polisi Daerah (Polda) Jambi menjadi leading sector dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tantangan terbesaar Polda Jambi beserta jajarannya dalam Pilkada tahun 2020 ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada akan berjalan dengan baik dan menjamin seluruh warga Jambi dapat menunaikan hak pilih mereka secara konstitusional. IKP yang dirilis oleh Bawaslu tersebut dijadikan motivasi untuk antisipasi.

Sesungguhnya, perhatian Pilkada tidak hanya pada yang tercantum pada IKP ini, tetapi pada seluruh daerah yang menyelenggarakan perhelatan pesta demokrasi ini. Di Provinsi Jambi ada pilgub, pilwako Sungaipenuh, Pilbub Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari, dan Bungo. Semua mendapat perhatian sepenuhnya dengan segala persoalan dan dinamika yang ada.

Sebagai orang yang sedikit banyak terlibat dalam kepemiliuan dan mengikuti tahapan-tahapan Pilkada di Jambi, bersama-sama dengan kawan-kawan di KOPIPEDE Provinsi Jambi dan Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (PUSAKADEMIA), saya juga mengikuti perkembangan pengamanan Pilkada yang dilakukan oleh Polda Jambi. Saya dapat melihat betapa ‘gigihnya’ kawan-kawan Polda, siang dan malam.

Kapolda Jambi, Irjen Pol A. Rachmat Wibowo, S.IK, baru saja menjabat sebagai Kapolda Jambi, tepatnya 19 hari sebelum perhelatan Pilkada dilangsungkan. Tidak menunggu waktu lama, Sang Jenderal bintang dua ini langsung mengambil langkah-langkah konkret dan terjun ke ‘medan perang’. Semua kekuatan dipersiapkan dan semua kalangan dirangkul. Safari tokoh dilakukan untuk membangun optimesme masyarakat. Semua takeholder yang terlibat ‘diikat’ dengan nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman.

Untuk meyakinkan masyarakat Jambi, beberapa kali dilakukan gelar pasukan. Sejumlah personil dipersiapkan dengan segala perlengkapan yang dimiliki. Tentu bukan untuk berperang dengan masyarakat, tapi sebaliknya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka terlindungi dalam memberikan hak pilih mereka.

Tidak boleh ada gangguan kamtibmas dari mana saja dan oleh siapa saja.
Polisi-polisi berseragam dipersiapakan secara professional. Dalam gelar pasukan yang dilakukan sebelum Pilkada, Kapolda menyiapkan paling tidak 3000 personil dan ditambah ratusan pesonel Brimob bantuan dari Polda Sumatera Selatan dan Aceh.

Disamping itu, peran besar juga ‘dimainkan’ oleh para polisi-polisi tidak berseragam. Peran-peran preventif dilakukan dengan sangat baik di lapangan. Pendekatan para tokoh dan stakeholder yang menjadi influencer ‘diikat’ dengan tali silaturrahim dan kekeluargaan. Pertemuan-pertemuan para tokoh dilakukan di berbagai level untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat bersepakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban.

Begitu juga halnya dengan para intelijen yang diturunkan dengan kekuatan penuh sehingga mampu memberikan analisa-analisa potensi gangguan kamtibmas. Deteksi dini akan gejolak yang kemungkinan terjadi di tengah masyarakat sangat membantu pengambilan keputusan pengamanan. Upaya-upaya pendekatan sosial kemasyarakatan terus digalang dengan mengedepankan kekuatan kearifan lokal (local wisdom).

Dengan memainkan peran-peran inilah kemudian apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang tidak terbukti. Bahkan IKP yang disampaikan oleh Bawaslu RI dapat terbantahkan. Pilkada Jambi aman.

Namun demikian, suksesnya Pilkada tahun 2020 ini, tidak terlepas dari seluruh element yang terlibat lainnya seperti KPU, Bawaslu, Tim sukses, TNI, Gakkumdu, media, ormas, OKP, LSM, tomas, tokoh agama, tokoh adat, akademisi dan lain sebagainya. Polda tentunya menempatkan diri sebagai leading sector bidang kamtibmas. Semua telah berperan dengan baik.

Catatan penting lainnya, kunci keberhasilan lancar dan amannya Pilkada 2020 di Prov Jambi ini tidak luput dari peran para peserta pilkada beserta tim sukses dan pendukungnya yang telah memiliki kedewasaan demokrasi, serta mengedepankan pendekatan konstitusional, serta memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan politik uang, intimidasi-intimidasi dan tidak melibatkan ASN.

Akhrinya, di bawah komando Kapolda Jambi, kamtibmas dapat terjaga dengan baik khususnya saat berlangsungnya Pilkada 2020. Masyarakat Jambi telah membuktikan kedewasaan politiknya. Terbukti Pilkada 2020 dapat berjalan dengan aman dan damai. Kerawanan yang dikhatirkan pun berbuah kedamaian. Masing-masing institusi yang terlibat telah memberikan kontribusi terbaiknya.(*)

Oleh: Bahren Nurdin
(Akademisi UIN STS Jambi dan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan