EDITORIAL: Ketika Kritik Disebut Sakit Hati, Demokrasi Sedang Demam

Pernyataan Bupati Merangin yang menuding wartawan sebagai “kelompok sakit hati” karena memberitakan rencana pembelian mobil dinas adalah tamparan bagi kebebasan pers dan akal sehat demokrasi lokal.

Alih-alih menjawab substansi kritik—tentang urgensi pembelian kendaraan baru di tengah banyaknya kebutuhan mendesak rakyat—Bupati justru menyerang pembawa pesan. Ini bukan hanya bentuk arogansi, tapi juga pelecehan terhadap fungsi kontrol pers.

Pers bekerja bukan untuk menyenangkan pejabat, tapi untuk menyuarakan kepentingan publik. Jika sebuah berita menyinggung, yang harus dibenahi adalah kebijakannya, bukan membungkam pemberitaan atau menuding wartawan tidak objektif.

Kami ingin mengingatkan, bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah vitamin, bukan racun. Menuduh wartawan “sakit hati” justru menunjukkan bahwa pejabat publik sedang alergi terhadap koreksi.

Padahal, pejabat yang bersih dan bijak seharusnya membuka ruang dialog, bukan mempersempitnya dengan tuduhan yang merendahkan profesi jurnalistik.

Bupati boleh merasa tidak nyaman. Tapi wartawan juga punya tanggung jawab untuk membuat kekuasaan tetap waras—karena jika tak ada yang mengingatkan, maka pejabat bisa lupa: bahwa kursi yang ia duduki itu bukan tahta, tapi amanah.

Dan kalau kritik disebut sebagai bentuk sakit hati, maka mungkin yang lebih perlu dipertanyakan adalah: siapa sebenarnya yang sedang tidak siap menghadapi kenyataan?