Bupati Merangin Berang: Kadis PUPR Mangkir, Gedung Mangkrak Jadi Beban Daerah
JAMBIDAILYMERANGIN-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Merangin mendadak tegang saat Bupati H. M. Syukur mempertanyakan keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dinas PU ada nggak?” tanyanya dari podium. Setelah tak ada jawaban, Bupati kembali bertanya, “PU diundang nggak? Perwakilannya ada nggak?”
Pihak Bappeda pun menjawab, “Diundang, Pak.
”Kekecewaan Bupati pun meledak. Ia menyayangkan sikap apatis Dinas PUPR terhadap forum penting perencanaan pembangunan tersebut.
“Saya ini masih muda, Pak. Kadang-kadang marah ke orang tua itu nggak enak juga. Tapi acara seperti ini sangat penting. Mungkin bagi sebagian orang dianggap seremoni, tapi tidak bagi saya. Ini menyangkut harapan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera berbenah, kepercayaan publik akan lenyap.
“Mohon maaf, masyarakat itu sudah muak. Kalau kita tidak berbenah, tidak akan ada lagi kepercayaan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menyinggung soal ketiadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dari Kementerian Kominko tahun ini.
“Saya kemarin ketemu pihak kementerian, apakah ke depan ada DAK infrastruktur atau tidak, saya belum tahu. Yang jelas, tahun ini tidak ada. Kita harus sesuaikan dengan arah kebijakan pusat. Pemerintah sekarang ingin pembangunan infrastruktur yang menunjang ketahanan pangan, seperti jalan inpres,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kita ini 92 persen bergantung pada anggaran pusat. Hanya 8 persen yang kita kelola sendiri. Jadi tidak bisa maunya kita saja,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan tentang pembatasan belanja pegawai yang diinstruksikan pemerintah pusat.
“Sekarang belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara jumlah ASN kita terbanyak kedua se-Sumatra. Ini harus kita rumuskan dengan cermat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bupati juga mendorong para camat dan kepala OPD untuk lebih kreatif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.
“Camat dan kepala OPD harus kreatif. Kadang ada hal-hal yang tidak sempat dipikirkan oleh bupati atau Bappeda. Di sinilah kesempatan bapak-bapak menyampaikan,” katanya.
Ia memberi contoh soal banyaknya bangunan pemerintah yang justru menjadi beban daerah karena tidak dimanfaatkan.
“Bangunan kita sudah banyak, tapi malah jadi beban. Banyak yang tidak terpakai, rusak, lalu direhab. Setelah direhab, dibiarkan lagi. Terus seperti itu. Habis anggaran untuk itu semua,” tegasnya.
Menurut Bupati, pola seperti itu hanya akan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Masyarakat heran, kok gedung dibiarkan? Pemerintah dianggap tidak perhatian, padahal manfaatnya tidak ada,” ujarnya dengan nada kecewa.
Di akhir sambutannya, Bupati menekankan bahwa ada 18 isu strategis yang harus dirumuskan secara konkret dan sinkron.
“Saya harap bapak camat dan kepala OPD bisa benar-benar menyikapi ini dengan serius. Kita harus bergerak bersama, tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” pungkasnya.(*)
