Oleh: Nazarman
JAMBIDAILY.COM-Setahun lalu, publik Merangin dibuat gaduh oleh pengadaan mobil dinas. Kritik bermunculan, mempertanyakan kepekaan pemerintah daerah dalam membaca kondisi. Harapannya jelas: polemik itu menjadi bahan evaluasi agar arah kebijakan lebih berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Namun harapan itu kini terasa menjauh.
Tahun ini, sorotan kembali muncul. Rencana pengadaan lift di kantor bupati memicu tanda tanya yang sama: di mana sebenarnya letak prioritas pemerintah daerah? Dalam kondisi normal, kebijakan tersebut mungkin tidak akan menjadi persoalan besar. Tapi Merangin hari ini sedang tidak dalam situasi biasa.
Di lapangan, masyarakat masih bergelut dengan persoalan mendasar. Jalan-jalan rusak tersebar di berbagai wilayah, menghambat mobilitas, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan membahayakan keselamatan. Keluhan sudah berulang kali disampaikan. Namun respons yang muncul belum sebanding dengan kebutuhan yang mendesak itu.
Di sisi lain, persoalan internal pemerintahan juga belum selesai. Gaji PPPK yang belum dibayarkan dan penurunan TPP pegawai menjadi realitas yang langsung dirasakan. Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan menyangkut hak dasar dan keberlangsungan hidup aparatur yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Dalam konteks seperti ini, pengadaan lift tidak lagi sekadar soal fasilitas. Ia berubah menjadi simbol simbol dari cara pemerintah membaca keadaan, sekaligus menentukan prioritas. Ketika kebutuhan mendasar belum terpenuhi, setiap kebijakan yang tidak menyentuh langsung kepentingan publik akan selalu dipandang janggal.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola yang terbentuk. Dari polemik mobil dinas tahun lalu hingga pengadaan lift hari ini, kritik publik datang berulang. Namun respons yang terlihat seolah tidak berubah.
Kebijakan tetap berjalan, sementara penjelasan yang mampu meredakan keraguan publik tidak pernah benar-benar hadir.
Padahal, dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kritik bukan ancaman. Ia adalah mekanisme kontrol. Ia menjadi pengingat agar kekuasaan tidak berjalan sendiri tanpa mendengar suara yang dipimpinnya.
Publik tidak menolak pembangunan. Tidak pula alergi terhadap peningkatan fasilitas pemerintahan. Tapi publik berhak menuntut satu hal yang paling mendasar: keadilan dalam prioritas.
Ketika jalan rusak dibiarkan, hak pegawai belum ditunaikan, dan pada saat yang sama anggaran diarahkan pada kebutuhan yang tidak mendesak, maka wajar jika kepercayaan mulai terkikis.
Pemerintah daerah perlu menyadari, kepercayaan publik bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari keputusan-keputusan yang berpihak, dari keberanian mendengar kritik, dan dari kesediaan untuk memperbaiki arah.
Jika dua tahun berturut-turut diwarnai polemik yang serupa, maka persoalannya bukan lagi pada satu kebijakan. Persoalannya ada pada cara melihat realitas.
Dan ketika kritik publik tak lagi mampu menggoyahkan kebijakan, di situlah tanda bahaya itu sesungguhnya mulai terlihat.(**)
