Oleh: Kholid Ansori, S.E., M.M.
(Dosen/Dekan FEBI UNISBA Jambi)
Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang cukup menggembirakan bagi Kabupaten Batang Hari. Perekonomian daerah kita tercatat tumbuh sebesar 5,21 persen sepanjang tahun 2025.
Angka ini menunjukkan percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh 3,42 persen, bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 4,92 persen.
Namun, sebelum kita membedah lebih jauh, ada baiknya kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan angka-angka tersebut.
Dalam statistik ekonomi, indikator utama yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Secara sederhana, PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Jika PDRB meningkat, artinya aktivitas ekonomi di daerah tersebut sedang bergairah.
Dalam menghitung PDRB ini, BPS biasanya menggunakan dua pendekatan utama yang sering muncul dalam laporan mereka.
Pertama, Pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), yaitu menghitung total nilai produksi dari berbagai sektor, mulai dari petani yang memanen sawit, pabrik yang mengolah karet, hingga sopir truk yang mengangkut komoditas.
Kedua, Pendekatan Pengeluaran, yaitu melihat bagaimana uang di daerah tersebut dibelanjakan. Ini mencakup konsumsi rumah tangga kita sehari-hari, investasi (pembangunan fisik), hingga belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan memahami kedua sisi ini, kita bisa melihat gambaran utuh: dari mana kekayaan daerah berasal dan ke mana uang tersebut mengalir.
Kembali ke data Batang Hari 2025, jika menilik sisi produksi, lonjakan pertumbuhan tertinggi justru dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan yang melesat hingga 11,14 persen, diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,26 persen.
Fenomena ini sangat kontras dengan tahun sebelumnya, di mana sektor pertambangan sempat mengalami pertumbuhan negatif atau minus.
Bangkitnya sektor pertambangan dan transportasi ini seolah mengonfirmasi apa yang terlihat secara kasat mata di jalanan: aktivitas logistik batu bara yang kembali masif.
Secara statistik,”keberhasilan” mengekstraksi kekayaan bumi memang memberikan suntikan instan terhadap nilai PDRB daerah. Namun, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana denyut ekonomi di atas aspal ini menyentuh piring nasi masyarakat luas?
Sektor pertambangan seringkali bersifat eksklusif dan padat modal. Pertumbuhan besar di sini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan di akar rumput.
Sebaliknya, mari kita lihat sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Inilah wajah asli ekonomi Batang Hari karena mendominasi hampir separuh struktur ekonomi kita, yakni sebesar 45,22 persen.
Ada alarm yang perlu diperhatikan: di saat pertambangan melesat, sektor pertanian justru mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 4,89 persen di tahun 2025. Padahal, pada tahun 2024, sektor inilah yang menjadi tumpuan utama.
Ketika sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak justru melambat, maka kualitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut perlu kita diskusikan kembali.
Ketidakseimbangan ini kian terasa nyata jika kita melihat potret tata kelola keuangan daerah dari sisi pengeluaran.
Data BPS menunjukkan adanya penurunan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,16 persen di tahun 2025. Di satu sisi, penurunan ini bisa dimaklumi sebagai dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Namun di sisi lain, kebijakan efisiensi di tingkat lokal seringkali terasa kurang bijak dalam menentukan skala prioritas.
Salah satu potret paling getir dari kurang tepatnya penentuan prioritas ini adalah kabar mengenai kendala pembayaran honorarium bagi perangkat desa.
Fenomena protes dari aparat desa baru-baru ini menjadi kontradiksi yang tajam: bagaimana mungkin sebuah daerah yang ekonominya diklaim tumbuh 5,21 persen dan memiliki PDRB per kapita hingga Rp89,31 juta, justru mengalami hambatan dalam memenuhi hak-hak dasar pelayan masyarakatnya sendiri?.
Keterlambatan honor ini adalah bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor ekstraktif tidak otomatis memperbaiki manajemen keuangan daerah yang menyentuh rakyat.
Belanja pemerintah, yang seharusnya menjadi stimulus bagi ekonomi lokal, justru menunjukkan tren yang melesu.
Ketergantungan pada sektor ekstraktif adalah tantangan besar bagi keberlanjutan.
Selain risiko lingkungan, sektor ini tidak memberikan fondasi sekuat pertanian atau industri pengolahan. Pertumbuhan di sektor transportasi yang mencapai 11,14 persen juga perlu dilihat: apakah ini benar-benar memudahkan mobilitas masyarakat, atau justru akumulasi dari kemacetan armada angkutan tambang yang malah menghambat produktivitas sektor ekonomi riil lainnya?.
Ada urgensi untuk mengalihkan fokus dari sekadar mengejar “angka pertumbuhan” menuju “pertumbuhan yang berkualitas”.
Pertumbuhan yang berkualitas adalah yang inklusif, di mana manfaatnya dirasakan merata, mulai dari buruh tani hingga aparatur di tingkat desa.
Penurunan performa di sektor pertanian harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebagai penyumbang PDRB terbesar, sektor ini seharusnya mendapatkan porsi kebijakan yang paling dominan. Jangan sampai lahan-lahan produktif kian terdesak oleh aktivitas pertambangan yang manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak.
Selain itu, penguatan pada sektor Industri Pengolahan (yang saat ini baru menyumbang 10,02 persen) adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah. Tanpa hilirisasi, kita hanya akan terus mengirimkan bahan mentah keluar, sementara nilai ekonomi dan lapangan kerja yang besar ikut terbawa bersama komoditas tersebut.
Menjaga daya beli masyarakat juga krusial, mengingat Konsumsi Rumah Tangga menyumbang 41,89 persen terhadap ekonomi kita.
Namun, daya beli ini hanya bisa terjaga jika pendapatan masyarakat di sektor riil stabil dan hak-hak pekerja, termasuk honorarium perangkat desa, dibayarkan tepat waktu tanpa alasan efisiensi yang salah sasaran.
Pada akhirnya, rilis data BPS ini harus dijadikan cermin. Angka 5,21 persen adalah prestasi di atas kertas, namun wajah ekonomi yang sesungguhnya ada pada kesejahteraan masyarakat yang merata. Kebijakan ekonomi daerah ke depan harus lebih membumi.
Prioritas belanja harus digeser kembali untuk memperkuat sektor pertanian dan menjamin hak-hak pelayan publik.
Sebab, statistik yang hebat akan kehilangan maknanya jika tidak mampu menyelesaikan persoalan dasar di tengah masyarakat. Mari kita pastikan bahwa setiap persen pertumbuhan yang tercatat adalah kabar baik yang benar-benar bisa dirasakan di setiap meja makan keluarga di Kabupaten Batang Hari.
