Oleh: Nazarman
Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin hari ini seharusnya menjadi momentum memperkuat birokrasi. Namun di balik seremoni, ucapan selamat, dan senyum para pejabat yang baru dilantik, muncul pertanyaan yang diam-diam ramai dibicarakan publik dan ASN sendiri: apakah jabatan hari ini benar-benar diberikan kepada yang paling layak, atau kepada yang paling dekat?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan karena realitas birokrasi selama ini sering memperlihatkan hal yang berbeda dari teori meritokrasi yang selalu didengungkan. Banyak ASN mengabdi puluhan tahun, bekerja dari bawah, memahami persoalan lapangan, memikul beban pekerjaan tanpa banyak sorotan, tetapi kariernya berhenti di tempat. Sementara sebagian lain justru melesat cepat dalam waktu singkat hingga membuat orang bertanya-tanya, prestasinya sebenarnya di meja kerja atau di sekitar lingkar kekuasaan?
Ini yang membuat setiap pelantikan selalu meninggalkan bisik-bisik panjang. Siapa orang dekat siapa, siapa titipan siapa, siapa yang punya akses ke pusat pengambil keputusan. Bahkan tidak sedikit yang mulai sinis dan percaya bahwa dalam birokrasi hari ini, kemampuan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kemampuan membaca arah politik dan menjaga kedekatan.
Ironisnya, semua itu selalu dibungkus dengan kalimat yang terdengar sangat resmi: “sesuai evaluasi dan kebutuhan organisasi.” Kalimat yang aman diucapkan, tetapi sering gagal menjawab satu hal mendasar: evaluasi berdasarkan kinerja atau berdasarkan kepentingan?
Kalau meritokrasi benar-benar dijalankan, tentu publik tidak akan banyak bertanya. ASN yang memiliki rekam jejak baik akan mendapat tempat yang layak. Yang berprestasi naik karena kualitas kerja, bukan karena hubungan personal. Namun ketika nama-nama yang muncul justru menimbulkan tanda tanya di internal sendiri, maka wajar bila kepercayaan terhadap sistem ikut melemah.
Yang paling berbahaya dari birokrasi yang kehilangan rasa keadilan adalah matinya motivasi orang-orang yang masih percaya pada kerja keras. Untuk apa bekerja sungguh-sungguh jika pada akhirnya kedekatan lebih menentukan daripada kemampuan? Untuk apa menjaga integritas jika jabatan lebih mudah diraih lewat relasi dibanding prestasi?
Jabatan publik bukan hadiah politik dan bukan alat membalas jasa. Jabatan adalah amanah pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap pelantikan seharusnya bukan hanya soal siapa yang naik dan siapa yang bergeser, tetapi tentang bagaimana pemerintahan ini membangun sistem yang sehat dan dipercaya.
Hari ini publik tidak sekadar melihat daftar nama pejabat yang dilantik. Publik sedang membaca arah kekuasaan: apakah pemerintahan ini benar-benar ingin membangun birokrasi profesional, atau hanya melanjutkan tradisi lama di mana kompetensi sering kalah oleh kedekatan.(**)
