Opini: Nazarman
JAMBIDAILY.COM-Kursi Kepala Dinas Kesehatan Merangin kosong setelah dr. G Sony Presmana dipindahkan ke BKKBN. Kini, publik menunggu siapa yang akan dipilih Bupati M. Syukur untuk memimpin salah satu OPD paling strategis.
Ada empat nama yang muncul ke permukaan: Haris Nurdin, Ns. Khaidir, Hermanto, dan dr. Iwan Kurniawan. Mereka bukan pendatang baru, melainkan pejabat yang sudah lama berkeringat untuk kesehatan Merangin.
Haris Nurdin, SKM, M.Kes – Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan.
Ns. Khaidir – Kabid Sumber Daya dan Informasi Dinas Kesehatan, sebelumnya Kabid di RSUD Kolonel Abundjani Bangko.
Hermanto – kini Kabid Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan, sebelumnya pernah memimpin Puskesmas Pamenang.
dr. Iwan Kurniawan – Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko.
Secara Aturan dan Kompetensi
Tegas harus dikatakan: secara aturan maupun kompetensi, hanya empat nama inilah yang layak memimpin Dinas Kesehatan Merangin. Mereka memenuhi syarat kepangkatan, jabatan, hingga pengalaman teknis yang relevan. Tidak ada celah hukum maupun alasan kinerja untuk mengimpor pejabat dari luar.
Suara ASN dan Harapan Publik
Bukan rahasia lagi, di kalangan ASN Dinas Kesehatan dan RSUD, muncul bisik-bisik harapan agar jabatan itu tetap jatuh pada orang dalam. “Kami sudah ada kader-kader yang siap, mengapa harus orang luar?” begitu keluhan yang kerap terdengar di koridor kantor.
Di luar birokrasi, masyarakat pun berharap hal yang sama. Mereka ingin pemimpin yang paham kondisi nyata: persoalan gizi di desa, minimnya tenaga medis di pelosok, hingga kesulitan RSUD dalam mengelola layanan BPJS. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah berkeringat di lapangan bisa langsung memahami kompleksitas ini?
Godaan Pejabat Impor
Namun, isu tetap berhembus: Bupati disebut-sebut akan membawa pejabat dari luar Merangin. Bila benar, langkah ini jelas problematik. Bagaimana mungkin ASN lokal dengan kompetensi mumpuni dikesampingkan? Apa gunanya pengabdian puluhan tahun bila kursi justru diberikan pada orang yang tidak pernah meniti karier di birokrasi kesehatan Merangin?
Mengimpor pejabat bukan hanya soal rotasi jabatan. Itu adalah pesan politik: ASN Merangin dianggap tak mampu. Lebih jauh, hal ini bisa mematikan motivasi para pejabat lokal yang sudah menunggu giliran.
Apa yang Dipertaruhkan?
Dinas Kesehatan bukan OPD sembarangan. Ia menyangkut pelayanan publik, pengendalian penyakit, dan masa depan kesehatan masyarakat. Mengisinya dengan figur luar demi kompromi politik jelas berisiko. Publik tak butuh pejabat titipan, publik butuh pemimpin yang paham medan.
Penutup
Empat nama sudah ada di depan mata, lengkap dengan kompetensi dan rekam jejaknya. Tinggal keberanian politik Bupati M. Syukur: apakah ia memilih figur internal yang sah dan layak, ataukah ia menodai harga diri birokrasi dengan mengimpor pejabat luar?
Karena sejatinya, kursi Kadis Kesehatan bukan sekadar kursi. Ia adalah soal hidup-mati rakyat Merangin.(*)
