JAMBIDAILY.COM – Indonesia Online Media Forum 2026 diselenggarakan pada Sabtu (7/3) dengan mengusung tema “Humanity First: Membangun Perdamaian Berkelanjutan dengan Melindungi Nilai Kemanusiaan”, forum ini diikuti oleh sekitar 35 peserta yang terdiri dari professional media serta praktisi Pendidikan.
Penyelenggaraan forum ini bertepatan dengan momentum peringatan tahunan Deklarasi Perdamaian Dunia dan Pengakhiran Perang (DPCW), yaitu hukum perdamaian internasional yang dirancang oleh pakar hukum internasional HWPL, yang diperingati setiap 14 Maret. Pasal 10 DPCW menekankan pentingnya penyebaran budaya damai melalui peningkatan kesadaran publik, praktik media yang bertanggung jawab, serta Pendidikan yang mendorong saling pengertian di tengah keberagaman masyarakat.
Acara menghadirkan narasumber dari latar belakang Media dan Pendidikan, yakni:
- Tuty Purwaningsih dari Jaringan Media Desa Nusantara
- Hendry Nursal dari Media Jambi Daily dan Bicara Jambi
- Anang Fadhilah dari Info Banua
- Prof. Dr. H. Barsihannor dari UIN Alauddin Makassar
Dalam paparannya, Tuty Purwaningsih mengatakan bahwa perdamaian sangat ditentukan oleh kesehatan mental dan kondisi psikologis. Perdamaian itu bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi juga kondisi sosial yang adil dan sehat. Dalam perspektif perempuan dan anak, kesehatan mental sangat penting dan tidak berdiri sendiri, salah satunya bisa disebabkan oleh adanya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, pengaruh media, dan interpretasi budaya.
Sementara itu, Hendry Nursal memberikan contoh pemberitaan komodifikasi tragedi yang seringkali tanpa sadar kita konsumsi setiap hari. Berdasarkan kode etik jurnalistik, identitas dalam pemberitaan perlu disembunyikan, yang menarik adalah, ada hal penting diluar kode etik yang juga perlu diperhatikan oleh seorang jurnalis, yaitu menempatkan rasa dalam berita dan tidak memihak. Seringkali pemberitaan sangat berfokus kepada perbuatan pelaku, media tidak melakukan penghakiman tetapi dengan menempatkan rasa maka media bisa melihat dari kedua pihak korban dan pelaku.
Anang Fadhilah yang mengulas viralisasi emosional sebagai salah satu perilaku social dalam menghadapi krisis menyebutkan, bahwa hari ini begitu banyak orang yang ingin menjadi pahlawan dengan membagikan informasi kepada banyak pihak tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.
Dari perspektif Pendidikan Prof. Dr. H. Barsihannor M.Ag menekankan pentingnya Pendidikan perdamaian di era Post-Truth. Praktisi Pendidikan perlu membuka ruang dialog dan melahirkan budaya inklusif sebagai pondasi perdamaian. Salah satunya adalah melalui kurikulum yang integratif, tidak hanya mengajarkan teori pengetahuan, tetapi juga menciptakan lingkungan dan kebijakan yang bebas diksriminatif dan adaptif dengan perkembangan zaman.
Sesi diskusi breakout room para peserta menekankan pentingnya komunikasi yang santun dan penuh empati dalam masyarakat Indonesia. Mereka juga menyoroti peran para pendidik dalam mendorong dialog yang inklusif serta menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif yang m embantu para pelaajr memahami keberagaman dan membangun ketahanan emosional.
Lebih lanjut, para peserta merefleksikan nilai-nilai dalam DPCW dan 12 Kurikulum Pendidikan Perdamaian HWPL contohnya penguatan hukum untuk perdamaian, penyebaran budaya perdamaian, saling menghormati, saling peduli, dan masyarakat sipil yang perlu ikut berperan secara aktif dalam mewujudkan perdamaian Nilai-nilai tersebut dipandang relevan dengan tantangan global saat ini yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dan berbasis kemanusiaan.
Forum ditutup dengan komitmen Bersama para peserta untuk memperkuat kolaborasi lintas sector untuk mewujudkan budaya damai yang berkelanjutan, dimulai dari individu hingga tingkat komunitas dan institusi.
Tentang HWPL
Didirikan pada tahun 2013, HWPL adalah organisasi perdamaian internasional yang berdedikasi untuk memajukan perdamaian berkelanjutan melalui dialog, kerangka hukum, dan kerja sama di tingkat akar rumput. HWPL terus mendorong kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, termasuk dampak berkelanjutan dari warisan nuklir di wilayah-wilayah yang rentan. 14 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Deklarasi Perdamaian Dunia dan Penghentian Perang, DPCW, sebuah deklarasi yang dirumuskan oleh pakar hukum Internasional HWPL untuk diajukan kepada PBB.
