Penulis: Dr. Yuliana, S.E., M.SI
(Akademisi dan Jurnalis)
Ketahanan ekonomi rumah tangga sering dibicarakan melalui angka pendapatan, tingkat konsumsi, dan akses terhadap pekerjaan. Namun dimensi relasi personal kerap luput dari perhatian, padahal stabilitas emosional dalam keluarga memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan ekonomi.
Perselingkuhan, kehadiran pihak ketiga yang kerap dilabeli pelakor, serta pengkhianatan dalam relasi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga fenomena sosial ekonomi yang memiliki konsekuensi luas.
Sejumlah riset menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga berkontribusi terhadap penurunan produktivitas kerja dan peningkatan beban finansial.
Studi dari American Psychological Association pada 2023 mencatat bahwa individu yang mengalami konflik pasangan memiliki tingkat stres lebih tinggi yang berdampak pada performa kerja dan pengambilan keputusan finansial.
Dalam konteks ini, kesetiaan memiliki nilai ekonomi yang konkret karena menjaga stabilitas psikologis dan keberlanjutan perencanaan keuangan keluarga.
Riset menunjukkan konflik keluarga-pekerjaan (work-family conflict) berdampak langsung pada penurunan kinerja, peningkatan kesalahan, dan berkurangnya inovasi di tempat kerja. Konflik interpersonal dan rumah tangga menyebabkan kelelahan emosional (strain-based conflict) dan stres kerja, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas.
Dampak spesifik konflik pasangan menyebabkan ketegangan yang membuat karyawan sulit memenuhi tanggung jawab pekerjaan, terutama akibat keterbatasan waktu dan fokus.
Kemudian, beban finansial akibat konflik berdasarkan kondisi perekonomian global saat ini di tengah risiko PHK dan perlambatan ekonomi yang diprediksi berlanjut, stabilitas rumah tangga menjadi krusial untuk ketahanan finansial.
Dampak konflik rumah tangga sering kali memicu pengeluaran tidak terencana, stres finansial, dan ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik. Keluarga dengan konflik tinggi lebih rentan terhadap risiko finansial dibandingkan mereka yang memiliki perencanaan keuangan stabil dan didukung oleh pasangan.
Secara psikologis, nilai ekonomi kesetiaan mempengaruhi stabilitas psikologis. Pentingnya marital support atau ukungan pasangan yang teridentifikasi sebagai sumber daya psikososial yang meningkatkan resiliensi (ketahanan) terhadap tekanan ekonomi. (PubMed Central).
Konkretnya, kesetiaan menjaga stabilitas psikologis, yang mana kondisi mental yang tenang meningkatkan fokus dan produktivitas karyawan.
Sebaliknya, konflik merusak produktivitas dan meningkatkan beban biaya hidup. (ResearchGate).
Kesimpulannya, Stabilitas emosional di rumah yang didukung kesetiaan dan keharmonisan berbanding lurus dengan ketenangan finansial dan produktivitas yang lebih tinggi.
Kasus global memperlihatkan hubungan antara perselingkuhan dan keruntuhan ekonomi rumah tangga. Perceraian publik figur seperti Jeff Bezos pada 2019 menjadi contoh nyata bagaimana pengkhianatan dalam relasi berdampak pada pembagian aset dalam jumlah besar.
Laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa penyelesaian perceraian tersebut mencapai puluhan miliar dolar. Bloomberg dan sumber lainnya melaporkan bahwa penyelesaian perceraian Jeff Bezos dan MacKenzie Scott pada tahun melibatkan transfer saham Amazon dimana MacKenzie menerima 25 persen dari saham Amazon yang sebelumnya mereka miliki bersama. (Reuters).
Contoh lain datang dari Korea Selatan, di mana data Korean Institute for Health and Social Affairs menunjukkan peningkatan perceraian yang dipicu perselingkuhan berbanding lurus dengan meningkatnya beban ekonomi individu pasca perceraian, terutama bagi perempuan yang sebelumnya bergantung pada pendapatan pasangan.
Laporan menunjukkan bahwa perceraian di Korea Selatan meningkat pesat, dengan perselingkuhan (adultery) masih memengaruhi hukum perdata dalam pembagian aset dan kompensasi. Penelitian memang menunjukkan bahwa perceraian di Korea Selatan, yang sering dipicu oleh konflik rumah tangga dan masalah ekonomi, menyebabkan peningkatan beban ekonomi individu pasca-perceraian, terutama bagi wanita yang sering kali mengalami penurunan pendapatan yang signifikan (Demographic Researc).
Fenomena pelakor di berbagai negara Asia Tenggara juga memperlihatkan dinamika serupa. Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terkait perceraian pada 2022 menunjukkan bahwa faktor perselisihan dan pengkhianatan menjadi salah satu penyebab utama perceraian, yang kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah rumah tangga rentan secara ekonomi.
Ketika satu unit keluarga terpecah, biaya hidup meningkat karena kebutuhan yang sebelumnya ditanggung bersama harus dipikul sendiri.
Berdasarkan data dan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta peradilan agama mengenai perceraian di Indonesia, penyebab utama perceraian yaitu perselisihan dan faktor ekonomi. BPS mencatat pada tahun 2022 penyebab tertinggi perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus mencakup lebih dari 284.000 kasus.
Faktor terbesar kedua adalah faktor ekonomi yaitu masalah finansial/kesulitan ekonomi (jurnal.alazhar-university.ac.id).
Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun hingga awal tahun 2026, angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan tinggi, didominasi oleh cerai gugat (istri menggugat suami). Perselisihan terus-menerus dan masalah ekonomi menjadi faktor utama. Tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654 kasus perceraian, selanjutnya tahun 2024 Jumlah perceraian sempat mengalami penurunan, dengan angka yang tercatat sekitar 394.608 hingga 399.921 kasus.
Tahun 2025 kasus perceraian melonjak kembali menjadi 438.168 kasus. Angka ini menandai kenaikan sekitar atau bertambah 38.247 kasus dibandingkan tahun 2024. Selanjutnya data penuh untuk 2026 belum tersedia, namun, laporan per Maret 2026 menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2025 masih berlanjut.
Faktor Utama perceraian pada tahun 2025 yaitu perselisihan/pertengkaran yang terjadi terus-menerus sebanyak 282.326 kasus dan masalah ekonomi ada 105.727 kasus. Provinsi tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang konsisten menempati posisi teratas dengan kasus perceraian terbanyak dengan Cerai Gugat sebagian besar lebih dari 78 persen perceraian diajukan oleh istri.
Data 2026 merujuk pada laporan per Maret 2026 untuk kejadian tahun 2025.
Factor perceraian akibat pengkhianatan dan perselingkuhan atau istilahnya Pelakor dan Pebinor, meskipun data BPS sering mengkategorikan perselingkuhan di bawah payung “perselisihan/pertengkaran terus-menerus” atau “meninggalkan salah satu pihak”, laporan hukum dan psikologis kerap mengidentifikasi perselingkuhan dengan pihak ketiga yaitu pelakor/pebinor, KDRT, dan faktor ekonomi sebagai akar perselisihan tersebut. Kasus cerai gugat (istri menggugat suami) memang meningkat tinggi, mencapai sekitar 78-79 persen dari total perceraian (Jurnal Psikologi).
Perceraian terbukti meningkatkan risiko kerentanan ekonomi bagi rumah tangga. Biaya hidup yang ditanggung secara mandiri setelah berpisah jauh lebih tinggi daripada saat masih bersama, yang berdampak serius pada stabilitas ekonomi, terutama jika istri sebelumnya tidak bekerja. (Jurnal Institut Penelitian Dan Pengembangan Mandalika Indonesia).
Berdasarkan tren data perceraian di Indonesia yang menunjukkan perselisihan berkelanjutan (termasuk dipicu perselingkuhan/ekonomi) sebagai penyebab utama yang berdampak pada kerentanan ekonomi rumah tangga. Kesetiaan dalam hubungan sering dianggap sebagai nilai personal, padahal ia memiliki implikasi struktural.
Rumah tangga yang stabil memungkinkan akumulasi aset, investasi jangka panjang, serta perencanaan pendidikan anak yang lebih terarah. Sebaliknya, pengkhianatan menciptakan ketidakpastian yang merusak fondasi ekonomi tersebut.
Dalam masyarakat modern yang semakin individualistik, godaan untuk mengabaikan komitmen menjadi lebih besar seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial dan akses terhadap jaringan baru. Namun realitas menunjukkan bahwa loyalitas tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi keluarga.
Menguatkan nilai kesetiaan bukan hanya soal etika, tetapi juga strategi rasional untuk menjaga stabilitas hidup dalam jangka panjang.
