Penulis: Dr. Yuliana, S.E., M.SI
(Akademisi dan Jurnalis)
Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kondisi ekonomi Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat. Setiap kali pemerintah merilis data pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran lima persen, masyarakat memberikan tanggapan yang beragam. Ada yang menilai pencapaian tersebut sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional, sementara sebagian lain merasa angka itu tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman sehari hari.
Statistik memang menampilkan fondasi ekonomi yang relatif kokoh, tetapi banyak rumah tangga masih bergulat dengan tekanan biaya hidup, persaingan kerja yang semakin ketat, dan ketidakpastian pendapatan. Perbedaan antara gambaran makro dan pengalaman mikro menjadi bahan refleksi yang penting bagi publik.
Pada pertengahan tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan. Namun, kesenjangan dengan realitas mikro tetap nyata. Inflasi berada di level 3,08 persen, menekan daya beli rumah tangga, sementara 23,36 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan merata.
Kesenjangan tersebut dapat dipahami melalui beberapa fakta ekonomi terkini. Pertama, pertumbuhan di atas lima persen banyak ditopang oleh belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen serta faktor musiman, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh terbatas. Kedua, inflasi pada kelompok pengeluaran penting seperti makanan dan minuman tetap membebani pengeluaran masyarakat. Ketiga, data Badan Pusat Statistik mencatat jutaan penduduk masih berada dalam kondisi miskin, menandakan bahwa kualitas pertumbuhan belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat.
A. Optimisme dalam Angka
Data resmi menunjukkan perekonomian Indonesia masih tumbuh secara konsisten. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan sebesar 5,05 persen pada 2023 dan 5,03 persen pada 2024. Stabilitas ini relatif baik dibandingkan banyak negara berkembang. Produk Domestik Bruto pada 2024 mencapai Rp22.139 triliun dengan pendapatan per kapita sekitar Rp78,6 juta per tahun. Tahun berikutnya, perekonomian tumbuh lebih tinggi sebesar 5,11 persen dengan PDB Rp23.821,1 triliun dan pendapatan per kapita Rp83,7 juta per tahun. Angka tersebut menegaskan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Lembaga internasional juga memberikan penilaian positif. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan Indonesia tetap berada di kisaran lima persen pada 2025 dan 2026, dengan peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan. Dari sisi fiskal, pemerintah berhasil menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi defisit APBN 2024 lebih rendah dari perkiraan awal, mencerminkan disiplin fiskal yang cukup baik meskipun kebutuhan belanja negara meningkat.
Jika hanya berpegang pada indikator makro, kesimpulannya jelas. Pertumbuhan terjaga, inflasi relatif stabil, dan fiskal tetap terkendali. Namun, ekonomi tidak berhenti pada angka statistik.
Realitas di lapangan melengkapi gambaran tersebut. Pertama, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi lebih dari separuh pertumbuhan, sering kali terdorong oleh faktor musiman seperti libur keagamaan, bukan ekspansi industri besar atau ekspor. Kedua, kenaikan harga pada kelompok pengeluaran penting seperti makanan, perumahan, dan transportasi lebih terasa dibanding inflasi agregat, sehingga menekan daya beli kelompok rentan. Ketiga, volatilitas pasar keuangan global berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah dan pasar saham, yang berimplikasi pada biaya impor bahan baku. Keempat, kualitas lapangan kerja belum sepenuhnya selaras dengan pertumbuhan PDB, sehingga ketimpangan dan pengangguran tetap menjadi tantangan.
Data makro memang memberikan gambaran ketahanan fundamental negara, tetapi indikator mikro seperti disparitas pendapatan dan kondisi sosial menjadi ukuran penting untuk menilai kesejahteraan riil masyarakat secara menyeluruh.
B. Ketika Pengalaman Masyarakat Berkata Lain
Ekonomi pada akhirnya diukur melalui kualitas hidup masyarakat. Di sinilah muncul persoalan yang lebih kompleks. Banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan penurunan omzet dalam dua tahun terakhir. Sebagian pekerja menghadapi tekanan akibat efisiensi perusahaan. Generasi muda berhadapan dengan persaingan kerja yang semakin ketat. Pada saat yang sama, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan terus meningkat. Fakta yang mencerminkan kondisi tersebut antara lain:
1. Penurunan omzet UMKM Pelemahan daya beli masyarakat membuat ruang keuntungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah semakin sempit. Banyak pelaku usaha mengeluhkan sepinya transaksi akibat berkurangnya konsumsi.
2. Tekanan pekerja akibat efisiensi Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja masih membayangi sektor manufaktur dan perdagangan. Perusahaan melakukan perampingan karyawan serta pembekuan rekrutmen baru karena permintaan pasar yang lesu.
3. Persaingan kerja generasi muda Tingkat Pengangguran Terbuka dan kelompok pemuda yang tidak bekerja maupun tidak menempuh pendidikan masih signifikan. Lulusan baru harus bersaing ketat karena jumlah pencari kerja jauh melampaui ketersediaan lowongan formal.
4. Lonjakan biaya kebutuhan pokok Inflasi biaya kesehatan di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di Asia. Biaya pendidikan, transportasi, dan perumahan juga terus meningkat, sehingga menekan kelompok masyarakat dengan pendapatan terbatas.
Fenomena ini tercermin dalam berbagai diskusi publik. Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen sementara aktivitas usaha yang mereka rasakan justru melambat. Persepsi tersebut menunjukkan adanya jarak antara indikator makro dan pengalaman ekonomi sehari hari.
Dalam kajian ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai persoalan kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan memang penting, tetapi yang lebih menentukan adalah siapa yang menikmati hasilnya dan seberapa luas manfaatnya dirasakan.
Peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz menegaskan bahwa pertumbuhan tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan tinggi, tetapi apabila distribusi manfaatnya tidak merata, masyarakat tetap merasakan tekanan. Pandangan Stiglitz dalam karya seperti The Price of Inequality menyoroti tiga hal utama:
1. Kritik terhadap PDB PDB hanya mengukur total produksi, tetapi tidak mencerminkan pendapatan rata-rata warga biasa.
2. Pertumbuhan vs kesejahteraan Kenaikan PDB tidak selalu berarti peningkatan taraf hidup masyarakat.
3. Bahaya ketimpangan distribusi Pertumbuhan yang tidak merata hanya dinikmati segelintir elite, sementara pendapatan masyarakat luas stagnan.
Stiglitz secara konsisten mengkritik teori trickle-down economics dan menekankan perlunya kebijakan yang berfokus pada pemerataan, keadilan sosial, serta metrik kesejahteraan yang lebih menyeluruh.
C. Menyusutnya Kelas Menengah
Kondisi kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius. Kelompok ini memiliki peran strategis sebagai penggerak konsumsi, investasi rumah tangga, sekaligus penopang stabilitas sosial. Ketika kelas menengah tumbuh, fondasi ekonomi nasional biasanya lebih kokoh. Sebaliknya, ketika kelompok ini melemah, dampaknya menjalar ke berbagai sektor.
Data menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menurun dibandingkan puncaknya pada 2018. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mengenai daya beli dan kemampuan rumah tangga mempertahankan standar hidup. Menyusutnya kelas menengah bukan berarti seluruh masyarakat mengalami kemunduran, tetapi menjadi sinyal bahwa sebagian besar menghadapi tekanan untuk menjaga posisi ekonominya.
Fenomena ini tidak identik dengan kemiskinan massal, melainkan mencerminkan income squeeze, yaitu situasi ketika pendapatan stagnan sementara biaya hidup seperti pendidikan, perumahan, dan transportasi terus meningkat.
Fakta pendukung dari data ekonomi nasional dan global antara lain:
1. Penurunan status tanpa jatuh miskin Lembaga seperti Mandiri Institute menunjukkan bahwa masyarakat yang keluar dari kelas menengah lebih banyak bergeser ke kategori aspiring middle class atau kelas rentan. Mereka memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi sangat tipis dan berada di ambang ketidakpastian.
2. Tekanan ekonomi nyata Laporan Indonesia Economic Prospects dari Bank Dunia mencatat proporsi pekerja kelas menengah menyusut drastis. Pertumbuhan makro belum diiringi penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah tinggi. Banyak kelompok masyarakat harus bekerja lebih keras, menggunakan tabungan, atau menerapkan strategi frugal living demi mempertahankan status sosial dan posisi ekonomi.
Secara keseluruhan, fenomena ini menjadi peringatan tentang melambatnya mobilitas sosial dan rapuhnya posisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
D. Pertumbuhan yang Berkualitas
Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan tersebut berkualitas. Pertumbuhan yang berkualitas ditandai oleh beberapa hal. Pertama, terciptanya lapangan kerja produktif dengan pendapatan layak. Kedua, meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Ketiga, berkurangnya ketimpangan ekonomi. Keempat, terbukanya mobilitas sosial sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki taraf hidup.
Konsep Quality Economic Growth menjadi konsensus utama dalam literatur ekonomi pembangunan modern. Ekspansi Produk Domestik Bruto harus dibarengi dengan inklusivitas dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan indikator berikut:
1. Penciptaan lapangan kerja dan pendapatan Pertumbuhan ekonomi perlu diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka dan indikator upah layak, yang menjadi fokus evaluasi rutin Bappenas dan BPS.
2. Produktivitas tenaga kerja Kenaikan output ekonomi harus didorong oleh peningkatan produktivitas per pekerja, bukan sekadar penambahan jam kerja.
3. Ketimpangan dan mobilitas sosial Pertumbuhan inklusif dituntut mampu menekan rasio gini dan membuka ruang mobilitas sosial vertikal, sehingga masyarakat miskin memiliki peluang nyata untuk memperbaiki taraf hidup.
Berbagai kajian menunjukkan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural pada sektor produktivitas, kualitas sumber daya manusia, investasi bernilai tambah tinggi, dan transformasi industri. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pertumbuhan lima persen yang berlangsung lama.
Pertumbuhan yang tinggi tanpa peningkatan kualitas berisiko menciptakan paradoks. Statistik terlihat sehat, tetapi masyarakat tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang sepadan.
E. Menyatukan Angka dan Kehidupan
Pada akhirnya, statistik dan realitas kehidupan tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya merupakan bagian dari gambaran yang sama.
Data makro diperlukan untuk memahami arah besar perekonomian, sementara pengalaman masyarakat menjadi pengingat bahwa tujuan pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka, melainkan harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mampu menghadirkan optimisme dalam laporan statistik sekaligus menumbuhkan harapan dalam kehidupan sehari hari. Ketika keduanya berjalan seiring, kepercayaan publik terhadap pembangunan akan semakin kuat.
Maka, jawaban atas pertanyaan benarkah ekonomi baik baik saja tidak dapat ditemukan hanya dalam angka pertumbuhan. Jawaban itu juga harus hadir di pasar tradisional, di ruang kelas, di pabrik, di kantor, di warung usaha kecil, dan di rumah tangga yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Selama masih terdapat jarak yang lebar antara optimisme statistik dan realitas kehidupan, pertanyaan tersebut akan tetap relevan untuk diajukan.
