20/08/2022

Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Melembagakan Perdamaian: Merancang Aksi Kolektif untuk Membawa Perdamaian sebagai Suatu Budaya dan Norma

3 min read

JAMBIDAILY – Untuk  mengatasi  ancaman-ancaman  kehidupan dan  stabilitas  saat ini  dari  peperangan  dan konflik-konflik, Peringatan Tahunan ke-9 Deklarasi Perdamaian Dunia HWPL diadakan online pada 25 Mei 2022. Dengan 3.000 peserta sebagai perwakilan dari politik, agama, akademisi, media dan masyarakat sipil, acara yang bertemakan “Melembagakan Perdamaian: Mewujudkan Keinginan Bersama untuk Perdamaian”  ini memaparkan kemajuan kerja sama internasional untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan yang dijamin oleh perangkat perangkat hukum.

Organisasi tuan rumah, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), memproklamasikan  Deklarasi   Perdamaian   Dunia   pada   tahun   2013.   Deklarasi   tersebut membahas dukungan para pemimpin nasional, keterlibatan perempuan dan pemuda, kerja sama di antara masyarakat sipil, dan perluasan liputan media tentang perdamaian. Selanjutnya dikembangkan menjadi Declaration of  Peace and Cessation of  War (DPCW) sebagai proses pembentukan instrumen-instrumen hukum internasional untuk perdamaian global.

Young  Min  Chung,  Direktur  Umum  International  Peace  Youth  Group  (IPYG),  sebuah kelompok afiliasi HWPL, mengatakan dalam laporan kemajuannya, “730.000 warga dari 176 negara telah menandatangani dukungan untuk DPCW selama sembilan tahun terakhir yang memungkinkan mereka  untuk mengekspresikan pendapat mereka  dengan cara  yang paling langsung. Baru-baru ini, IPYG menjalankan Youth Empowerment Peace Workshop (YEPW), di mana mereka membahas agenda-agenda seperti pendidikan, hak asasi manusia, dan konflik dan melakukan aksi bersama serta proposal-proposal kebijakan.“

10 pasal dan 38 klausul DPCW tersebut meliputi pencegahan dan penyelesaian konflik-konflik, pengurangan potensi perang secara bertahap dan mengubah senjata menjadi alat-alat sehari- hari, menghormati dan menyelesaikan konflik berdasarkan agama dan identitas etnis, serta menyebarkan budaya perdamaian. Deklarasi ini diarahkan untuk melibatkan negara-negara, organisasi-organisasi internasional, LSM-LSM, dan para warga negara secara individu dalam mengambil tindakan untuk dunia yang damai.

BACA JUGA:  Mappan Desak Kejagung Perintahkan JPU Kejari Tebo Tuntut Ketua DPC Demokrat

Mengenai   kolaborasi   untuk   pembangunan   perdamaian,   Ketua   HWPL   Man   Hee   Lee menghimbau  para  peserta  untuk  bersatu  sebagai  “pembawa  pesan  perdamaian”  “untuk membawa kemerdekaan dan perdamaian bagi generasi-generasi mendatang.” “Kali ini (Rusia) menginvasi Ukraina dan memulai perang. Inilah sebabnya mengapa HWPL dan keluarga perdamaian  telah  lama  menyerukan  pembentukan  hukum  internasional  untuk mencegah potensi-potensi perang. Jadi, kami mengumpulkan para ahli hukum internasional secara global dan membuat deklarasi dengan 10 pasal dan 38 klausul.”

Sebagai  contoh  kegiatan-kegiatan  perdamaian untuk  menyelesaikan  konflik-konflik  di India, telah ditandatangani MoU antar para pemuka agama sejak untuk kerjasama lebih lanjut dengan pemahaman  agama berdasarkan  studi  banding kitab  suci  agama.  Secara  khusus,  kemitraan antara  HWPL  dan  Organisasi Internasional  untuk  Agama  dan  Pengetahuan  di  Lampur berujung pada pendirian monumen perdamaian untuk menyampaikan nilai-nilai perdamaian kepada para warga setempat.

Partisipasi  pendidik dalam  kegiatan yang berkaitan  dengan perdamaian juga diperkenalkan dalam acara tersebut. Metodologi pengajaran dengan menggunakan Metaverse didemonstrasikan sebagai platform dunia virtual di mana para siswa dapat merasakan perdamaian dengan membaca materi-materi dan mengamati beragam aktivitas perdamaian yang dilakukan di berbagai belahan dunia.

Salah satu siswa peserta mengatakan, “Saya belajar perlunya hukum internasional untuk mencapai perdamaian. Kita membutuhkan hukum yang dapat mewujudkan perdamaian. Adalah penting bahwa orang-orang mematuhi hukum dan jika semua orang menjadi warga negara perdamaian, kita bahkan tidak membutuhkan hukum.”

Bapak Supalak Ganjanakhundee, Rekan Tamu Universitas Pridi Banomyong International College Thammasat dan mantan Pemimpin Redaksi The Nation di Thailand mengatakan pada laporan  wartawan  dalam  acara  tersebut bahwa  fondasi  perdamaian  terkait  erat  dengan demokrasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka untuk

“memungkinkan partisipasi masyarakat sipil”  menuju  proses  perdamaian.  Menguraikan  kebuntuan  proses  perdamaian  saat  ini  di Thailand Selatan, ia mengatakan, “Setiap proses perdamaian yang akan mengarah pada perdamaian abadi harus mengatasi masalah pada akar penyebabnya dan harus dilakukan sepanjang demokratisasi dengan partisipasi intensif  tidak hanya para pemangku kepentingan tetapi juga masyarakat sipil.”

BACA JUGA:  Fachrori: Terima Kasih Masyarakat Jambi

HWPL telah mengembangkan kerjasama global untuk perdamaian baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional dengan menggalang dukungan organisasi internasional untuk DPCW dan bekerja bahu membahu untuk memperkuat norma-norma internasional untuk mewujudkan   perdamaian.   Dengan   organisasi-organisasi   sipil,  HWPL   telah   melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik untuk memastikan bahwa perdamaian berakar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.




Enter Captcha Here :