JAMBIDAILY.COM – Pelantikan lebih dari 237 kepala sekolah oleh Bupati Merangin, M Syukur, di Auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin, Sabtu (06/06/2026), ternyata tidak sepenuhnya disambut dengan suka cita. Di balik prosesi pelantikan, muncul gelombang keberatan dari sejumlah kepala sekolah yang merasa penempatan baru mereka terlalu jauh dan tidak mempertimbangkan kondisi pribadi maupun kesehatan.
Keluhan itu bukan tanpa alasan. Dari sejumlah data yang dihimpun, terdapat kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di salah satu SD di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, dipindahkan ke sekolah di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur. Ada pula kepala sekolah dari Desa Telun, Kecamatan Nalo Tantan, yang dimutasi ke Desa Koto Renah, Kecamatan Jangkat.
Tak hanya itu, seorang kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di salah satu SD di Desa Tambang Besi, Kecamatan Batang Masumai, dipindahkan ke sekolah yang berada di Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat. Sementara kepala sekolah dari wilayah Rantau Panjang juga ada yang dipindahkan ke Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat.
Itu baru beberapa contoh. Informasi yang berkembang di kalangan peserta pelantikan menyebut masih banyak kepala sekolah lainnya yang mengalami perpindahan lintas kecamatan dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi tugas sebelumnya.
Yang menjadi sorotan bukan semata-mata perpindahan itu sendiri, melainkan proses yang dianggap minim komunikasi. Sejumlah kepala sekolah mengaku tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangan sebelum keputusan mutasi ditetapkan.
“Kami tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditanya apakah sanggup atau tidak. Tahu-tahu sudah dilantik dengan tempat tugas yang baru,” ujar salah seorang kepala sekolah.
Bahkan, ada kepala sekolah yang mengaku keberatan karena faktor kesehatan. Ia menilai penempatan baru yang berada jauh dari tempat tinggal dan membutuhkan perjalanan panjang akan sangat memberatkan kondisi fisiknya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika tujuan mutasi adalah pemerataan kualitas pendidikan, apakah aspek kemanusiaan juga menjadi bagian dari pertimbangan?
Sebab mutasi bukan sekadar memindahkan jabatan. Di balik setiap SK terdapat individu yang memiliki kondisi kesehatan, usia, keluarga, dan keterbatasan yang berbeda-beda. Ketika seorang kepala sekolah yang telah lama mengabdi harus berpindah ke daerah yang jauh tanpa komunikasi sebelumnya, maka yang dipersoalkan bukan hanya kebijakan, tetapi juga sensitivitas dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Dalam sambutannya saat pelantikan, Bupati M Syukur menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan itu tentu tidak terbantahkan.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan dari para kepala sekolah yang terdampak: apakah semangat meningkatkan mutu pendidikan harus dibayar dengan mengabaikan kondisi riil para pendidik yang akan menjalankan tugas tersebut?
Perombakan besar-besaran ini mungkin dimaksudkan sebagai langkah penyegaran birokrasi pendidikan. Akan tetapi, ketika pada hari yang sama muncul keluhan dan keberatan dari mereka yang baru dilantik, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar pertimbangan penempatan tersebut.
Karena pada akhirnya, pendidikan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tegas, tetapi juga kebijakan yang adil dan manusiawi. Sebab guru dan kepala sekolah bukan sekadar angka dalam daftar mutasi, melainkan manusia yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di daerah.(nzr)
