Penulis: Dr. Yuliana, SE.MSi
(Akademisi, Jurnalis, Pengamat Pembangunan Ekonomi, Konflik Sosial Ekonomi dan Politik)
Relasi antara kerangka regulasi dan dinamika ekonomi daerah kerap memperlihatkan kesenjangan implementatif yang tidak sederhana.
Dalam konteks Provinsi Jambi, hal tersebut tampak pada bagaimana kebijakan sektor jasa keuangan yang dirumuskan secara nasional berinteraksi dengan struktur ekonomi lokal yang masih sangat bergantung pada komoditas primer seperti kelapa sawit, karet, dan batubara. Di titik inilah peran Otoritas Jasa Keuangan menjadi krusial, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalis pembangunan ekonomi yang kontekstual.
Secara empiris, kinerja ekonomi Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, berada pada kisaran 4,5–5 persen menurut data Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor komoditas unggulan. Namun demikian, struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam menyebabkan rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas melemah, daya beli masyarakat ikut tertekan, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas kredit dan stabilitas sektor keuangan daerah.
Secara makro, kinerja sektor jasa keuangan di Jambi menunjukkan tren positif. Data tahun 2025 memperlihatkan pertumbuhan kredit perbankan sekitar 6 persen secara tahunan, dengan total penyaluran mencapai lebih dari Rp54 triliun. Selain itu, sektor pasar modal juga tumbuh di atas 9 persen, sementara pembiayaan industri keuangan nonbank meningkat sekitar 3–4 persen (Online Jambi, 2 Juli 2025). Angka-angka tersebut memberi sinyal bahwa sistem keuangan di daerah relatif stabil dan mampu menopang aktivitas ekonomi.
Namun, stabilitas tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan. Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional berada di kisaran 66,46 persen, dengan tingkat akses layanan keuangan mencapai 80,51 persen (Online Jambi, 2 Mei 2025). Walaupun meningkat, angka ini tetap menyisakan persoalan mendasar: masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, tetapi belum tentu memahami risiko dan manfaatnya secara utuh.
Di sisi lain, indikator sektor jasa keuangan di Jambi menunjukkan tren ekspansif. Penyaluran kredit perbankan terus meningkat, termasuk pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akan tetapi, ekspansi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas literasi keuangan masyarakat. Survei nasional menunjukkan tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada di kisaran 60–70 persen, sementara di daerah seperti Jambi angkanya cenderung lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara akses layanan keuangan dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya secara produktif.
Kesenjangan tersebut semakin relevan jika dikaitkan dengan transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Digitalisasi layanan keuangan mulai menjangkau wilayah Jambi, ditandai dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital dan financial technology. Namun, tanpa penguatan pemahaman masyarakat, perkembangan ini dapat memunculkan risiko baru, mulai dari over-leverage hingga paparan terhadap praktik keuangan ilegal. Dalam kerangka ini, fungsi pengawasan yang dijalankan OJK perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif yang lebih sistematis dan berbasis karakteristik lokal.
Jika ditarik ke konteks Provinsi Jambi, tantangan menjadi lebih kompleks. Data sebelumnya menunjukkan literasi keuangan daerah sempat berada pada kisaran 35 persen, jauh di bawah target nasional (Online Jambi, 31 Oktober 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ekspansi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, regulasi yang kuat tanpa diimbangi edukasi yang efektif berpotensi melahirkan kerentanan baru, seperti penggunaan kredit konsumtif yang tidak produktif atau maraknya praktik keuangan berisiko.
Di sisi lain, inisiatif seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digagas bersama pemerintah daerah menjadi langkah strategis. Program ini berupaya memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke sektor usaha mikro dan wilayah perdesaan. Sinergi antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau basis ekonomi rakyat (Online Jambi, 2 Juli 2025).
Upaya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi instrumen penting dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, program ini berpotensi memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Jambi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi serta kemampuan membaca realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keberhasilan regulasi tidak dapat diukur semata melalui stabilitas indikator makro atau pertumbuhan kredit. Ukuran yang lebih substansial terletak pada sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan usaha kecil, serta menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak.
Persoalan utama terletak pada efektivitas implementasi. Regulasi sering kali dirancang dalam kerangka nasional dengan asumsi homogenitas kondisi daerah. Padahal, struktur ekonomi Jambi yang masih ditopang oleh sektor primer seperti perkebunan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual. Tanpa penyesuaian tersebut, regulasi berisiko menjadi formalitas administratif yang kurang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi regional, keberhasilan pengawasan sektor keuangan tidak hanya diukur dari stabilitas indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas usaha kecil, penguatan akses pembiayaan yang sehat, serta perlindungan konsumen dari risiko sistem keuangan yang semakin kompleks.
Dengan mempertimbangkan kondisi terkini Provinsi Jambi yang berada dalam fase transisi antara ekonomi berbasis komoditas menuju diversifikasi yang lebih luas, peran OJK perlu diarahkan pada penguatan intermediasi keuangan yang produktif dan berkelanjutan. Tanpa penyesuaian tersebut, regulasi berisiko kehilangan relevansi praktis di tingkat lokal. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menyelaraskan kerangka kebijakan dengan realitas yang dihadapi masyarakat secara konkret.
Dengan demikian, hubungan antara regulasi dan realitas ekonomi di Jambi menuntut pendekatan yang lebih adaptif. OJK tidak cukup hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator transformasi ekonomi daerah. Tanpa itu, pertumbuhan yang tercatat dalam statistik berpotensi menjadi ilusi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.
