Oleh: Nazarman
JAMBIDAILY.COM — Apa yang terjadi di Merangin hari ini tidak bisa lagi disederhanakan sebagai keterlambatan administratif. Ini sudah menjadi krisis kepercayaan publik.
Tenaga kesehatan mogok. Guru turun ke jalan. Dan ratusan PPPK hidup dalam ketidakpastian, berbulan-bulan tanpa gaji.
Jika ini hanya soal administrasi, mengapa dampaknya bisa sedahsyat ini?
Lima bulan tanpa gaji bukan sekadar persoalan teknis.
Ini kegagalan perencanaan.
Namun yang membuat situasi ini semakin panas adalah apa yang disuarakan langsung oleh para guru dalam aksi demonstrasi kemaren.
Di tengah orasi, muncul pernyataan yang kini bergema luas:
ada yang belum genap dua tahun mengabdi, tetapi SK dan NIP sudah terbit bahkan ikut dilantik.
Sementara mereka yang telah puluhan tahun mengabdi justru masih menggantung tanpa kejelasan.
Ini bukan lagi sekadar keluhan ini tudingan terbuka di ruang publik.
Dan karena disampaikan secara terbuka, maka tidak cukup dijawab dengan diam.
Pertanyaannya kini menjadi lebih tajam:
Apakah benar proses pengangkatan berjalan murni berdasarkan aturan?
Ataukah ada jalur-jalur tertentu yang membuat sebagian orang bisa melaju lebih cepat?
Dari sinilah kecurigaan yang lebih serius mulai muncul di tengah publik:
Apakah ada praktik jual beli SK?
Ini memang tuduhan yang berat. Namun penting digarisbawahi ini bukan asumsi yang lahir di ruang kosong, melainkan berkembang dari kejanggalan yang dirasakan dan disuarakan langsung oleh para tenaga pendidik di lapangan.
Karena itu, bantahan semata tidak akan cukup.
Yang dibutuhkan adalah transparansi yang bisa diuji.
Di sisi lain, persoalan gaji yang tak kunjung dibayar membuka pertanyaan yang tak kalah serius: apakah daerah benar-benar mampu membayar seluruh PPPK yang telah dilantik?
Jumlah pengangkatan meningkat dalam waktu singkat.
Namun apakah perhitungan fiskalnya ikut disiapkan dengan matang?
Atau justru yang terjadi adalah sebaliknya:
pelantikan dilakukan, tetapi kemampuan membayar tidak benar-benar dihitung?
Jika ini yang terjadi, maka kondisi hari ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang “over load” melampaui kapasitas keuangan daerah.
Dan jika dugaan ini benar, maka ada dua persoalan besar yang saling bertaut:
Kejanggalan dalam proses pengangkatan.
Dan kesalahan dalam perencanaan anggaran.
Kombinasi ini menjelaskan mengapa hari ini sistem terlihat goyah.
Ironisnya, di tengah situasi yang sudah terbuka seperti ini, jawaban resmi masih berkutat pada hal-hal teknis: menunggu proses, melengkapi berkas, berkoordinasi.
Sementara di lapangan, waktu terus berjalan.
Kebutuhan hidup tidak bisa ditunda.
Dan kesabaran tidak tanpa batas.
Publik tidak lagi butuh jawaban normatif.
Yang dibutuhkan adalah kejelasan yang berani dan jujur.
Karena ketika tudingan sudah disuarakan di jalanan, dan realitas di lapangan tidak terbantahkan, maka diam bukan lagi pilihan.
Jika tidak dijelaskan, kecurigaan akan berubah menjadi keyakinan.
Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya sistem penggajian
tetapi juga kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri.(**)
