Penulis: Dr. Yuliana, S.E., M.SI
(Akademisi dan Jurnalis)
Pembangunan ekonomi daerah sering diukur melalui indikator pertumbuhan produk domestik regional bruto. Dalam kerangka ekonomi regional, pertumbuhan menjadi simbol keberhasilan kebijakan dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Namun, pengalaman banyak daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Provinsi Jambi menghadirkan contoh yang menarik mengenai relasi tersebut, ketika capaian ekonomi menunjukkan tren positif sementara ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi persoalan struktural.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perekonomian Jambi pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c) secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor perdagangan, transportasi, serta ekspor barang dan jasa yang menjadi motor utama aktivitas ekonomi daerah. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku bahkan mencapai Rp349,66 triliun, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. (BPS).
Dalam perspektif makro, capaian ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jambi berada pada jalur pertumbuhan yang relatif stabil di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,50 persen. Hal ini menandakan stabilitas ekonomi di tengah dinamika nasional. Secara komulatif pertumbuhan ekonomi tahun 2025 didorong sektor transportasi/pergudangan 8,88 persen dan ekspor barang/jasa sebesar 5,75 persen.
BPS Jambi mencatat nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu struktur ekonomi, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar 34,49 persen, diikuti pertambangan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,93 persen menunjukkan tren positif dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menandakan pemulihan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa sektor transportasi dan ekspor adalah motor utama, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid.
Namun, pertumbuhan ekonomi hanya salah satu sisi dari pembangunan. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah distribusi hasil pembangunan.
Ketimpangan dan kemiskinan menjadi indikator yang menentukan apakah pertumbuhan tersebut inklusif atau hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, data kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. (Yuliana, Sumatera Daily).
Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2025 tercatat sebesar 6,89 persen atau sekitar 261,25 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 7,19 persen, (BPS). Dalam jangka lebih panjang, tren penurunan kemiskinan juga terlihat sejak beberapa tahun terakhir, pada Maret 2023 tingkat kemiskinan berada pada kisaran 7,58 persen, menurun dari 8,07 persen pada tahun 2021. (diskominfo.jambiprov.go.id).
Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan secara agregat.
Meski demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketimpangan antarwilayah masih cukup mencolok.
Data BPS memperlihatkan variasi tingkat kemiskinan antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (diskominfo.jambiprov.go.id).
Di sisi lain, wilayah seperti Muaro Jambi menunjukkan persentase kemiskinan yang lebih rendah sekitar 4,32 persen, sementara wilayah lain angka kemiskinannya dapat mencapai hampir dua digit (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi). Disparitas ini mengindikasikan adanya ketimpangan spasial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi di Provimsi Jambi.
Ketimpangan kemiskinan antarwilayah di Provinsi Jambi masih tinggi meskipun data agregat menunjukkan capaian positif, dengan variasi signifikan antar kabupaten/kota. Tanjung Jabung Timur dan Barat cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata provinsi, sementara wilayah lain seperti Muaro Jambi menunjukkan persentase lebih rendah, mencerminkan ketimpangan akses infrastruktur dan peluang ekonomi. Terdapat disparitas nyata antara wilayah pesisir yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pusat kota yaitu Kota Jambi dan Muaro Jambi. Tanjung Jabung Timur dan Barat konsisten menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jambi. (Badan Pusat Statistik).
Angka kemiskinan di Muaro Jambi cenderung lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, berkisar di angka (4-5 persen). Angka kemiskinan kabupaten lain sering kali mendekati angka 10 persen (dua digit), sementara angka kemisikinan di Kota Jambi merupakan terendah di Provinsi Jambi. Hal ini mengonfirmasi analisis bahwa terjadi disparitas dan ketimpangan spasial antara kabupaten kota di Provinsi Jambi. Pola umum kemiskinan daerah dipengaruhi oleh perbedaan infrastruktur dan ketergantungan pada sektor komoditas tertentu. (Yuliana, Sumatera Daily).
Ketimpangan tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi banyak ditopang oleh sektor berbasis sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan. Karakteristik sektor ini cenderung padat modal dan memiliki keterkaitan terbatas dengan sektor ekonomi rakyat. Akibatnya, nilai tambah ekonomi tidak sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada masyarakat luas. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini sering disebut sebagai enclave economy, ketika aktivitas ekonomi modern tidak terintegrasi secara optimal dengan ekonomi lokal.
Selain itu, perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menjadi faktor penting dalam memahami ketimpangan.
Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, meskipun tren penurunan terjadi di kedua wilayah (diskominfo.jambiprov.go.id).
Hal ini berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. Ketimpangan akses tersebut berimplikasi langsung terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Dalam kajian akademik, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sering dijelaskan melalui konsep trickle down effect. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis menetes ke bawah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pengalaman empiris di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi, menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak selalu berjalan efektif. Pertumbuhan dapat terjadi tanpa diikuti oleh distribusi yang adil, sehingga kelompok masyarakat tertentu tetap tertinggal.
Penelitian yang menggunakan data kabupaten dan kota di Jambi juga menunjukkan bahwa faktor struktural seperti pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Jiped). Artinya, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Dalam konteks ini, pembangunan manusia menjadi faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi pada November 2025 tercatat sebesar 4,08 persen, mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi).
Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja. Namun, indikator pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan. Banyak pekerja yang masih berada dalam sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan ketimpangan tidak hanya terkait dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Ketimpangan juga dapat dilihat melalui indikator rasio gini yang menggambarkan distribusi pendapatan. Meskipun data rinci per kabupaten menunjukkan variasi, secara umum ketimpangan di Provinsi Jambi masih berada pada tingkat yang perlu mendapat perhatian.
Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan, karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi.
Dalam konteks kebijakan, tantangan utama pembangunan di Provinsi Jambi adalah bagaimana mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan yang inklusif. Hal ini memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil pembangunan.
Investasi dalam pendidikan dan kesehatan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah perlu diperkuat agar dapat menjadi sumber pertumbuhan yang lebih merata.
Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat meningkatkan konektivitas dan membuka akses ekonomi bagi wilayah yang selama ini tertinggal.
Infrastruktur tidak hanya berupa jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah memiliki peluang yang lebih setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.
Selain itu, kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan untuk mendukung pemerataan. Alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada kelompok rentan dan wilayah tertinggal dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan. Program perlindungan sosial juga memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan mencegah mereka jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan.
Penguatan sektor keuangan daerah juga menjadi aspek penting dalam mendorong inklusi ekonomi. Akses terhadap layanan keuangan yang lebih luas dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan mikro menjadi sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
Dari perspektif yang lebih luas, dinamika pembangunan di Provinsi Jambi mencerminkan tantangan klasik dalam ekonomi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Ketimpangan dan kemiskinan tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks pembangunan daerah yang berbasis sumber daya alam.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata.
Dalam konteks ini, Provinsi Jambi memiliki peluang sekaligus tantangan. Potensi sumber daya alam yang besar dapat menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut dapat memperparah ketimpangan dan memperluas kesenjangan sosial.
Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dengan demikian, dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Provinsi Jambi memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pembangunan yang inklusif. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan.
Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka statistik yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat.
