Oleh: Nazarman
JAMBIDAILY.COM-Ada sesuatu yang terasa janggal dari percakapan sederhana di kolom komentar media sosial itu. Ketika Edi Purwanto menyebut sederet daerah yang aktif berkoordinasi dengannya untuk memperjuangkan bantuan pusat pascabanjir, nama Merangin justru tak terdengar sama sekali.
Sarolangun disebut.
Bungo disebut.
Tebo disebut.
Kerinci, Sungai Penuh, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Kota Jambi hingga Tanjab Timur juga disebut.
Namun Merangin tidak ada dalam daftar.
Dan ironisnya, absennya nama Merangin bukan pertama kali disadari pemerintah daerah, melainkan justru dipertanyakan masyarakat sendiri melalui komentar singkat yang terasa menampar:
“Merangin ketua?”
Pertanyaan pendek itu sesungguhnya menggambarkan keresahan yang jauh lebih besar. Sebab publik mulai melihat bahwa di saat daerah lain aktif membangun komunikasi politik demi memperjuangkan kepentingan rakyatnya ke pusat, Merangin justru tampak sunyi.
Padahal Merangin bukan daerah tanpa persoalan. Infrastruktur rusak masih menjadi pemandangan sehari-hari di banyak wilayah. Banjir datang berulang dan meninggalkan kerusakan. Pelayanan publik masih menuai banyak keluhan. Belum lagi polemik keterlambatan gaji PPPK guru dan tenaga medis yang sempat mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Persoalannya bukan kecil. Tetapi anehnya, di tengah momentum ketika daerah-daerah lain bergerak cepat membangun koordinasi dengan wakil rakyat di Senayan demi memperjuangkan anggaran pusat, Merangin justru seperti hilang dari peta komunikasi itu.
Ini tentu bukan sekadar soal nama disebut atau tidak disebut dalam komentar media sosial. Yang ditangkap publik jauh lebih dalam daripada itu. Ada kesan kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin lemah dalam membangun komunikasi dan lobi politik ke tingkat pusat.
Jika benar demikian, maka itu alarm serius.
Karena di era sekarang, kepala daerah tidak cukup hanya sibuk menghadiri seremoni, rapat formal, atau membangun pencitraan di media sosial. Kepala daerah dituntut memiliki kemampuan membangun jejaring politik, membuka komunikasi lintas kekuasaan, dan agresif memperjuangkan kepentingan daerahnya.
Daerah lain tampaknya memahami cara kerja itu. Mereka aktif menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI agar kebutuhan daerah bisa ikut diperjuangkan dalam kebijakan dan anggaran pusat.
Lalu Merangin di mana?
Publik mulai melihat adanya gejala yang lebih besar: pemerintah daerah seperti kehilangan daya juang politiknya sendiri. Akibatnya, Merangin tampak berjalan sendiri menghadapi persoalan demi persoalan tanpa dukungan kuat dari pusat.
Yang paling menyedihkan, rakyat dipaksa menyaksikan ironi. Di satu sisi masyarakat terus dibebani masalah jalan rusak, banjir, pelayanan publik yang tersendat, hingga gaji PPPK yang terlambat tetapi di sisi lain pemerintah daerah justru gagal menunjukkan agresivitas politik untuk mencari solusi keluar.
Padahal jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi administratif. Itu adalah mandat perjuangan.
Seorang kepala daerah seharusnya tidak hanya hadir saat pemotongan pita atau seremoni formal. Ia harus menjadi orang pertama yang mengetuk pintu kementerian, membangun komunikasi dengan wakil rakyat, dan memastikan daerahnya tidak tertinggal dalam perebutan anggaran pusat.
Karena faktanya, pembangunan hari ini bukan hanya soal kemampuan birokrasi bekerja di belakang meja. Pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan politik memperjuangkan daerah.
Dan ketika nama Merangin bahkan tak masuk dalam daftar koordinasi itu, publik tentu berhak bertanya: apakah pemerintah daerah benar-benar sedang memperjuangkan Merangin, atau justru terlalu sibuk menjaga citra dan kenyamanan kekuasaan?
Sebab rakyat kini mulai bisa membedakan mana kerja nyata dan mana sekadar narasi.(**)
