JAMBIDAILY.COM– Dalam rangka Milad ‘Aisyiyah ke-109, Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) PWA Jambi menggelar sarasehan bersama tiga majelis dengan tema “Peran Politik Perempuan di Tengah Krisis Kepercayaan”.
Acara ini menjadi momentum penting bagi perempuan untuk memperluas wawasan, memperkuat kapasitas, dan menegaskan peran mereka dalam politik, hukum, ekonomi, serta lingkungan hidup.
Sarasehan ini melibatkan empat majelis strategis, yakni Majelis Hukum dan HAM (MHH), Majelis Pembinaan Kader (MPK), LPPA, serta Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB). Kehadiran lebih dari 300 peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap isu-isu kebangsaan yang menyentuh langsung kehidupan perempuan. LPPA sebagai penggagas utama menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan penelitian dan kajian yang relevan dengan kebutuhan perempuan, sekaligus menjadi motor penggerak dalam memperkuat kapasitas perempuan di berbagai bidang.
Diskusi panel menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis dengan sudut pandang yang saling melengkapi. Mayarizka Chandra, Asisten Manajer OJK Jambi, menekankan pentingnya literasi keuangan bagi perempuan. Menurutnya, pemahaman finansial tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam politik dan masyarakat. “Perempuan yang melek finansial akan lebih mandiri dan berdaya menghadapi tantangan global,” ujarnya. Prof. Dr. Ir. H. Aswandi Idris dari Universitas Jambi menyoroti peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, dengan sensitivitas sosial yang menjadikan mereka agen penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana alam.
Iron Sahroni, M.H., Ketua KPU Provinsi Jambi, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik elektoral bukan sekadar hak, melainkan kebutuhan untuk memperkuat legitimasi demokrasi. Kehadiran perempuan diyakini membawa perspektif inklusif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Amat Djoemadi, S.H., M.H., dari Kanwil Hukum dan HAM Jambi, menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan publik. Ia menilai perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong tegaknya nilai keadilan di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi negara.
Menambahkan perspektif ekonomi, Bpk. Muhamad Yusuf Palupi, Ekonom Yunior KPwBI Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi dapat diperkuat melalui partisipasi aktif perempuan. Menurutnya, perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi akan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan rumah tangga dan kebijakan makro.
Diskusi berlangsung dinamis dengan moderator Dr. Yorina An’guna Bansa, S.Pd., M.Pd., yang berhasil menjaga jalannya acara tetap interaktif. Sesi tanya jawab membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman nyata, mulai dari rendahnya partisipasi politik perempuan, keterbatasan akses ekonomi, hingga perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan. Para peserta juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar perempuan dapat lebih berdaya menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia, Dr. Irmanelly, S.E., M.E., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara serta apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung. “Kami bersyukur acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menghadirkan banyak pemikiran berharga. Dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, menjadi bukti bahwa isu perempuan dan kebangsaan mendapat perhatian serius. LPPA akan terus berkomitmen menindaklanjuti hasil sarasehan ini dengan penelitian dan kajian yang lebih mendalam, sehingga rekomendasi yang lahir dapat menjadi dasar kebijakan pemberdayaan perempuan di Jambi,” ujarnya.
Peran LPPA dalam sarasehan ini sangat menonjol. Sebagai lembaga penelitian, LPPA tidak hanya menjadi penggagas acara, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kajian yang menghubungkan teori dengan praktik. LPPA berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan penelitian mendalam, sehingga rekomendasi yang lahir dari forum ini dapat menjadi dasar kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan di Jambi. LPPA menegaskan bahwa perempuan bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang menentukan arah bangsa.
Sarasehan ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjawab krisis kepercayaan yang melanda institusi publik. Dengan keterlibatan aktif di berbagai bidang, diharapkan lahir generasi perempuan yang kritis, berdaya, dan siap memimpin bangsa menuju masa depan yang berkeadilan dan berkemajuan.
(Reporter: JD/YLN )
