JAMBIDAILY.COM – Audiensi sejumlah kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin yang dijadwalkan berlangsung hari ini diperkirakan akan berlangsung panas. Menjelang pertemuan tersebut, beredar daftar pertanyaan dan tuntutan yang disiapkan oleh para kepala sekolah yang merasa keberatan terhadap hasil pelantikan dan penempatan yang dilakukan beberapa hari lalu.
Informasi yang diperoleh Jambidaily.com menyebutkan, para kepala sekolah akan berkumpul terlebih dahulu di kawasan Taman Pemuda sebelum mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Merangin. Mereka berencana meminta penjelasan langsung kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penyusunan pemetaan dan penempatan ratusan kepala sekolah yang dilantik.
Dalam daftar pertanyaan yang beredar, para kepala sekolah mempertanyakan dasar pelaksanaan pelantikan massal tersebut. Mereka menyoroti masih adanya kepala sekolah yang sebelumnya berstatus definitif dan masa tugasnya dinilai belum berakhir, namun tetap ikut dimutasi dan dipindahkan.
Selain itu, para kepala sekolah juga mempertanyakan alasan sejumlah kepala sekolah ditempatkan di luar kecamatan asalnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari domisili maupun tempat tugas sebelumnya.
Pertanyaan lain yang akan disampaikan menyangkut konsistensi kebijakan. Sebab menurut mereka masih terdapat kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari dua periode namun tidak ikut dipindahkan sebagaimana alasan yang selama ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan.
Mereka juga mempertanyakan proses pelantikan yang dinilai tidak transparan karena dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah yang akan ditempatkan di lokasi baru.
Tidak hanya itu, muncul pula pertanyaan mengenai bidang yang sebenarnya berwenang menangani pengangkatan dan penempatan kepala sekolah, mengingat selama ini persoalan kepala sekolah lebih sering dikaitkan dengan bidang yang membidangi pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam daftar pertanyaan yang beredar, para kepala sekolah juga mempertanyakan apakah pelantikan tersebut telah sesuai dengan sistem KSPSTK serta mengapa Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya mengaku tidak mengetahui detail penempatan kepala sekolah dan mengarahkan penjelasan kepada Kabid Dikdas.
Selain membawa sejumlah pertanyaan, para kepala sekolah juga menyiapkan beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam audiensi tersebut.
Di antaranya adalah permintaan agar pelantikan dievaluasi, pengembalian mekanisme pengangkatan kepala sekolah kepada bidang yang dinilai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tuntutan agar berbagai dugaan penyimpangan dalam proses penempatan kepala sekolah diusut secara terbuka.
Bahkan, dalam daftar tuntutan yang beredar, muncul desakan agar Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) dinonaktifkan dari jabatannya karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyusunan pemetaan dan penempatan kepala sekolah.
Para kepala sekolah juga meminta adanya solusi bagi mereka yang telah terlanjur dilantik ke lokasi yang dinilai terlalu jauh dan memberatkan.
Setelah audiensi di Dinas Pendidikan, rombongan kepala sekolah dikabarkan akan melanjutkan penyampaian aspirasi ke DPRD Merangin untuk meminta dukungan serta pengawasan terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan di dunia pendidikan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin terkait daftar pertanyaan dan tuntutan yang akan disampaikan para kepala sekolah tersebut.
Catatan: Sejumlah poin yang terdapat dalam daftar tuntutan, termasuk dugaan praktik jual beli jabatan, masih merupakan tuduhan dan aspirasi yang akan disampaikan dalam audiensi. Kebenaran tuduhan tersebut belum terverifikasi dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut maupun pihak berwenang.(NZR)
