JAMBIDAILY.COM – Gelombang protes terhadap penempatan ratusan kepala sekolah pascapelantikan di Kabupaten Merangin terus berkembang. Setelah keluhan bermunculan terkait lokasi penugasan yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan, domisili, dan jarak tempuh, sejumlah kepala sekolah dikabarkan hari ini Senin (8/6/2026) akan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin untuk meminta penjelasan langsung terkait kebijakan tersebut.
Informasi yang dihimpun Jambidaily.com menyebutkan, para kepala sekolah yang merasa keberatan berencana menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat penempatan baru yang mereka terima usai pelantikan lebih dari 230 kepala sekolah oleh Bupati Merangin M. Syukur pada Sabtu (6/6/2026).
Tidak hanya mendatangi Dinas Pendidikan, sejumlah kepala sekolah juga dikabarkan akan membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Merangin. Langkah itu ditempuh karena hingga kini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait dasar penempatan dan proses pemetaan yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi tersebut.
Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah mengaku baru mengetahui lokasi tugas baru mereka saat pelantikan berlangsung. Beberapa di antaranya harus berpindah ke sekolah yang berada cukup jauh dari domisili maupun tempat tugas sebelumnya.
Keluhan yang muncul tidak berkaitan dengan rotasi jabatan itu sendiri. Sebagian besar kepala sekolah mengaku memahami bahwa masa penugasan kepala sekolah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Namun mereka mempertanyakan dasar penentuan lokasi penempatan yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Polemik tersebut semakin menjadi perhatian setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Misrinaldi, menyatakan bahwa sebelum pelantikan telah dilakukan pemetaan kepala sekolah. Namun saat diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pemetaan tersebut, Misrinaldi mengaku tidak mengetahui detail penyusunannya dan mengarahkan pertanyaan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas).
“Tim pemetaan itu disusun oleh Kabid Dikdas saudara Tabri. Saya baru di sini, jadi saya tidak tahu semua. Untuk hal itu saya serahkan kepada Kabid Dikdas,” ujar Misrinaldi saat dikonfirmasi sebelumnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di kalangan kepala sekolah. Jika pemetaan memang menjadi dasar penempatan ratusan kepala sekolah, maka publik ingin mengetahui siapa yang menyusun pemetaan tersebut, indikator apa yang digunakan, dan sejauh mana kondisi kesehatan, usia, domisili, serta jarak tempuh menjadi bahan pertimbangan.
Rencana mendatangi Dinas Pendidikan dan DPRD Merangin menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi menjadi keluhan individu, melainkan telah berkembang menjadi aspirasi bersama yang ingin disampaikan melalui jalur resmi.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi pasti mengenai jumlah kepala sekolah yang akan mendatangi Dinas Pendidikan maupun DPRD Merangin. Namun sejumlah sumber menyebutkan komunikasi antarkepala sekolah yang merasa keberatan masih terus berlangsung.
Jambidaily.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini, termasuk upaya memperoleh penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan pemetaan dan penempatan ratusan kepala sekolah yang kini menjadi sorotan publik.(nzr)
